DPR Beri Sinyal Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Ini Penyebabnya

JAKARTA, REQNews – Harapan calon jemaah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 kembali turun tampaknya menghadapi tantangan. Komisi VIII DPR RI memberi sinyal bahwa ongkos haji tahun depan justru berpotensi meningkat seiring berbagai faktor ekonomi yang diperkirakan masih membebani biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan peluang penurunan biaya haji pada 2027 relatif kecil apabila skema perhitungan yang digunakan masih sama seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, dinamika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing hingga kenaikan berbagai biaya di Arab Saudi menjadi faktor yang sulit dihindari.

"Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu," kata Marwan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Meski demikian, Marwan meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan besaran biaya haji tahun depan. Ia menegaskan pembahasan resmi baru akan dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan haji kepada DPR.

Menurutnya, Komisi VIII akan mencermati setiap komponen yang diajukan pemerintah sebelum mengambil keputusan bersama. Jika usulan biaya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, DPR memahami bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

"Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena, satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian, kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak," ujarnya.

Meski memberi sinyal adanya kenaikan, Marwan menilai masih terbuka peluang agar biaya haji 2027 tetap dipertahankan pada kisaran yang sama dengan tahun 2026. Namun, hal itu membutuhkan formulasi baru dalam penyusunan komponen biaya antara pemerintah dan DPR.

Ia mengatakan keberhasilan menjaga biaya haji tetap terkendali juga akan bergantung pada kemampuan pemerintah, khususnya Menteri Haji dan Umrah, dalam melakukan negosiasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi terkait layanan yang diterima jemaah Indonesia.

Menurut Marwan, efisiensi biaya tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pelayanan kepada jemaah. Ia menilai pelayanan yang selama ini diberikan sudah menjadi standar yang harus dipertahankan.

"(Tapi) kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun, ya pelayanannya turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara gitu. Itu kan enggak mungkin, enggak mungkin terjadi," pungkasnya.

Pembahasan mengenai biaya haji 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting antara DPR dan Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu mendatang. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nilai tukar, kedua pihak juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.