JAKARTA, REQnews - Awan hitam masih menyelimuti dunia hukum&nbsp;di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia, buruknya penegakan hukum di Tanah Air terlihat dari total 10 ribu laporan masyarakat sejak tahun 2016, 6.000 diantaranya laporan terkait penegakan hukum.

&quot;Dari jumlah tersebut, yang terkait dengan penegakan hukum hampir mencapai 6.000 laporan. Dan 4.000 lebih itu diambil porsi malaadministrasi yang dilakukan kepolisian,&quot; kata Anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Jakarta, Minggu 8 Desember 2019.

Sementara dari survei kepatuhan hukum yang dilakukan Ombudsman, maka hasilnya juga memberikan gambaran yang sama. Pihaknya mencatat, banyak terjadi malaadministrasi dalam proses penegakan hukum.

Tak hanya di kepolisian, kata dia, pelanggaran serupa juga terjadi di kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. &quot;Misalnya yang terbanyak penundaan berlarut, tidak kompeten, penyimpangan prosedur, (dan) diskriminatif,&quot; kata dia.

Sementara itu ketika berbicara hak asasi manusia (HAM), sepanjang 2019 sudah ada 119 korban tindak pidana perdagangan orang yang meninggal di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, di Aceh ada 650 perempuan korban kekerasan yang mendapatkan hukuman cambuk.

&quot;Ini masih perlu ditambahkan (klarifikasi), ada 650 perempuan korban kekerasan yang dicambuk di Aceh, dengan proses hukumnya yang kita tahu itu penyiksaannya luar biasa,&quot; ujarnya.

Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan sepanjang 2019 telah menerima 1.496 pengaduan dari 60.793 pencari keadilan. Menurutnya, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 1.148 pengaduan dari 19.552 pencari keadilan.

Dari 1.496 pengaduan, kata Arif, ada 710 laki-laki atau 47%, perempuan 42% atau 625 pengadu, dan terdapat 161 kelompok atau 11%. Banyaknya kasus tersebut, membuatnya menganalisis bahwa memang ada persoalan hukum dan hak asasi manusia dewasa ini.

&quot;Kita bisa menganalisis bahwa memang persoalan hukum dan hak asasi manusia yang dialami masyarakat miskin, buta hukum, dan (masyarakat) tertindas meningkat hari ini. Ini sejalan, barangkali dengan situasi hukum dan demokrasi hari ini yang menurun,&quot; kata Arif.

Ombudsman: Penegakan Hukum Era Jokowi Masih Buruk!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi