JAKARTA, REQnews - Sebuah patung tegak berdiri di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru Jakarta. Patung itu dibuat untuk menghormati jasa dan perjuangan R Soeprapto, mantan Jaksa Agung (1951-1959).  Ia adalah Jaksa Agung yang terkenal ulet, rajin, dan berani. Tidak peduli Menteri atau Jenderal dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan.  Banyak yang merindukan kehadiran 'Soeprapto' lainnya di era saat ini. Sayangnya belum ada satu pun generasi Jaksa Agung yang bisa mengalahkan kepiawaian dan ketegasan pria kelahiran 27 Maret 1897 tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.  Kalaupun patung yang menjadi icon Kejaksaan Agung itu bisa berbicara, mungkin saja dia menangis melihat kondisi kejaksaan yang bak macan ompong dalam pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara.  Perjuangan Soeprapto menegakkan citra kejaksaan yang bersih dan profesional kini hilang seketika. Kondisi itu tercipta karena ulah oknum-oknum pejabat kejaksaan yang 'menggadaikan' jabatannya untuk kepentingan pribadi dan mengkriminalisasi orang-orang yang tak bersalah.  Padahal saat Soeprapto menjabat Jaksa Agung, ia disegani oleh kalangan yang ingin mempermainkan hukum. Bahkan dia yang turun sendiri menuntut Sultan Hamid – Menteri Negara Kabinet Natsir – karena membantu pemberontakan bersama Westerling.  Jenderal Nasution dan anak-buahnya pun tak luput pernah merasakan diperiksa oleh seorang Soeprapto dan menjadi mereka tahanan rumah dan kota. Hasilnya, Nasution dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).  Tak hanya itu, ia juga pernah menuntut Ruslan Abdulgani pada bulan April 1957. Menteri luar negeri yang dinyatakan bersalah, menerima suap dan melanggar peraturan devisa oleh Mahkamah Agung. Waktu itu Ruslan membawa uang 11,000 dolar AS titipan dari pengusaha Tionghoa.  Padahal, sebelumnya Presiden Soekarno meminta kasus tersebut dilakukan deponering dengan alasan kepentingan umum. Namun pada akhirnya Soekarno juga mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa apa jika memang Jaksa Agung ingin meneruskan kasus ini.  Akhirnya Ruslan Abdulgani divonis mengganti rugi sebesar Rp 5,000 rupiah dan dihukum satu bulan penjara. Pengadilan berlangsung setelah Ruslan berhenti dari kedudukannya sebagai pejabat negara.  Kewenangan memeriksa menteri dan jenderal dimungkinkan, karena jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi, termasuk dalam lingkup peradilan ketentaraan, berdasar UU  Nomor 6/1950.  UU ini kemudian diadakan perubahan, yakni jaksa tentara tidak dapat menyerahkan berkas perkara tanpa persetujuan komandan tentara yang bersangkutan. Masa itu banyak jaksa di oditurat militer diisi oleh jaksa sipil dengan diberi pangkat militer tituler. Atas dasar UU Nomor 6/1950 ini pula, R. Soeprapto merangkap sebagai Jaksa Agung Militer. Beliau diberi pangkat letnan jenderal, seperti diatur dalam PP Nomor 24/1950. Status Soeprapto yang bukan orang partai, membuat dirinya tidak memiliki kepentingan dalam suatu keputusan pengadilan. Alhasil bukan hanya tokoh nasionalis yang diseret ke pengadilan.  Bahkan dari kelompok Islam seperti KH Masykur, mantan Menteri Agama dalam kasus dugaan korupsi kain kafan dari Jepang. Jusuf Hasyim dengan dugaan membantu Darul Islam dan Kasman Singodimejo dalam kasus penghasutan di depan umum.  Sementara dari golongan kiri, ada kasus D.N. Aidit dalam pencemaran nama baik Bung Hatta. Lalu Sidik Kertapati dengan dugaan pemberontakan. Kemudian dari partai sosialis, ada mantan Menteri Sumitro Djojohadikusumo diperiksa karena kasus pencemaran nama baik.  Dari etnis Tionghoa adalah Lie Kiat Teng dan Ong Eng Die, keduanya mantan Menteri dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan. Tokoh daerah yang diadili adalah Sultan Hamid Algadrie II dalam kasus makar. Wartawan senior yang ketika itu pernah diperiksa pengadilan adalah Asa Bafagih, Mochtar Lubis, B.M. Diah, dan Naibaho (Pemimpin Redaksi Harian Rakyat yang berafiliasi ke PKI ).  Soeprapto bertugas sampai tahu 1959 dan ia mengundurkan diri,ketika situasi politik tanah air bertambah buruk, bersamaan dengan diperkenalkannya konsep Demokrasi terpimpin oleh Soekarno.  Pria kelahiran Trenggalek ini pun akhirnya meninggal di Jakarta, 2 Desember 1964 pada umur 67 tahun. Lalu pesan apa yang bisa kita teladani dari Soeprapto, khususnya dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI?  Pesannya adalah bahwa sejak dulu korupsi sudah menjadi sumber perseteruan antar lembaga negara. Dan Institusi Kejaksaan RI membutuhkan orang yang memiliki integritas dan menjadi palang pintu penegakan hukum.  Soeprapto ingin para jaksa Indonesia saat ini bisa menjaga cita-cita negara hukum seperti diamanatkan UUD dan menerapkan prinsip trias politica secara konsekuen. Dan terus berupaya menegakkan institusi Kejaksaan Agung yang otonom dan independen dari kuasa eksekutif. (RYN)

Hanya Jaksa Agung Soeprapto yang Berani Periksa Menteri dan Jenderal

Berita Terkait

Berita Rekomendasi