JAKARTA, REQnews - Nama Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal mencuri perhatian masyarakat. Mantan&nbsp;Danpuspom TNI ini mengkritisi keputusan&nbsp;KSAD&nbsp;Jenderal Andika Perkasa soal pemecatan&nbsp;oknum TNI AD yang terlibat perusakan Mapolsek Ciracas dan Pasar Rebo.
Komentar ia sampaikan Indonesia Lawyers Club pada Rabu 2 September lalu. Seperti apa sosok Syamsu Djalal? Merangkum berbagai sumber, pria kelahiran Padang, Sumatra Barat pada tanggal 22 Desember 1943 ini ternyata tak cuma sebagai seorang tokoh militer dari TNI AD.&nbsp;
Ia juga dikenal sebagai pengacara Indonesia. Sejak lulus Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965, Syamsu Djalal pernah menempati beberapa jabatan strategis, di antaranya Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI.&nbsp;
Yang menarik, ia pernah Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung RI. Usai pensiun, ia aktif terjun di sejumlah organisasi sosial dan politik.
Mulai dari Ketua Umum Forum Bersama Laskar Merah Putih (FB-LMP), Ketua Dewan Pembina NCW (Nasional Corruption Watch) dan Ketua Dewan Pembina Koperasi Taksi (Kosti).
Kemudian Ketua Dewan Penasihat DPP PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman), suatu organisasi masyarakat Pariaman perantauan diseluruh dunia. Saat ini ia juga memimpin Partai Beringin Karya yang dideklarasikan 13 Mei 2016.
Terkait pemecatan pelaku perusakan Mapolsek Ciracas dan Pasar Rebo, Syamsu meminta Jenderal Andika Perkasa tidak perlu memecat anak buahnya.
Ia beralasan, tidak ada prajurit yang 100 persen bersalah. Sebab komandan dari para prajurit itu juga ikut bersalah dalam tragedi ini.
Karena apa yang dilakukan para prajuritnya itu adalah hasil dari kepemimpinan komandannya.
Ia juga menyindir polisi dalam acara ILC tersebut. "Tragedi Ciracas kok terulang lagi? Ya saya terus terang saja, semenjak ABRI dipecah TNI dan Polri, TNI banyak tantangan, polri banyak tentengan," kata Syamsu.&nbsp;
"Ditanya aja ke masyarakat tuh, ada apa?," kata dia.
Ia pun mengapresiasi langkah tegas KSAD kepada para prajuritnya, namun tidak untuk langkah pemecatan.
"Tadi bagus KSAD tegas, tapi lihat dong, enggak ada anak buah yang salah 100 persen itu enggak ada..Yang salah komandan, pimpinannya. Bagaimana kepimpinannya," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa tragedi Ciracas ini perlu pembinaan, dan merupakan tanggung jawab komandan.
"Dan enggak ada komandan yang menyalahkan anak buah, itu dosa," tegasnya.
Ia pun menceritakan saat dulu ddirinya menjabat sebagai Danpuspom ABRI.Polri saya banyak periksa dulu kan, yang paling banyak melakukan pelanggaran darat, laut, udara itu adalah polisi. Polri yang paling banyak melakukan tindak pidana itu," kata dia.
Saat diperiksa, kata dia, anggota polisi yang bermasalah itu biasanya langsung dipindahkan dan dimutasi.
"Yang banyak melindungi anak buah itu kebanyakan polisi. Ya itulah permasalahannya, saya dulu juga berani dengan polisi, sekarang saya enggak berani lagi dengan polisi, apalagi pakai senjata panjang," katanya sambil tertawa.
Menurutnya, tragedi Ciracas ini bukan permasalahan sepele. "Jadi ini permasalahnnya udah sebenarnya sepele tapi cukup rumit juga, harus diselesaikan tuntas," ujarnya.
"Kalau kita, dua di atasnya itu harus diperiksa juga," tambahnya.
Ia juga menyebut kalau TNI itu dari rakyat, untuk rakyat, dan berada di lingkungan rakyat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Pun menyarankan agar KSAD mempertimbangkan lagi keputusannya untuk memecat para prajurit tersebut.
"Jadi jiwa korsanya yang salah dan itu harus dipidana hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. itu harus tuntas, tapi apakah perlu dipecat dia?
Tahan dulu lah. Kalau itu semua dipecat, nanti akan jadi bukan main, teroris mendekati mereka, sudah lah kamu gak berguna lagi ya, mari kita bergerak. Itu mungkin saja, ini harus diperhatikan juga," kata dia.

Profil Syamsu Djalal, Eks Jamintel yang Tolak Perusak Mapolsek Ciracas Dipecat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi