Profil Jenderal Soeharto, dari Pangkostrad hingga Jadi Presiden RI

PEKALONGAN, REQnews - Baliho bergambar Presiden Soeharto terpampang di Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baliho berukuran 3×4 meter berwarna hitam, kuning, dan merah itu bertuliskan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Republik Indonesia.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-76," selain itu disematkan kalimat "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh." Baliho besar berlatar burung garuda  itu berada di pertigaan jalan desa setempat, yang dipasang sejak 10 Agustus 2021.

Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia, kelahiran Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia selama kurang lebih 31 tahun sejak 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998.

Ia resmi diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 26 Maret 1968 untuk menggantikan Soekarno.

Dikutip dari berbagai sumber, Soeharto merupakan putra dari Kertosudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa dan ibunya bernama Sukirah.

Pada tahun 1942, Soeharto berhasil menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah. Hingga akhirnya, resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945.

Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, yang merupakan seorang anak pegawai Mangkunegaran. Saat itu, usia Soeharto (26) dan Hartinah (24), melangsungkan pernikahannya pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. 

Setelah menikah, mereka dikaruniai enam anak, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Mengawali karir militernya dari pangkat sersan tentara KNIL, Soeharto pernah menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA. Kemudian sebagai komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel.

Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi.

Kemudian, Soeharto ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL.

Pada 1 Maret 1949, ia turut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam.

Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada.

Pria yang saat itu berusia 32 tahun, tugasnya kemudian dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953).

Pada 3 Juni 1956, dirinya diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro di Semarang.

Karirnya pun semakin meningkat, hingga ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV/Diponegoro, pangkatnya pun dinaikkan menjadi kolonel pada 1 Januari 1957.

Bahkan, ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro pada 17 Oktober 1959. Itu akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah.

Atas saran Jenderal Gatot Soebroto saat itu, ia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat.

Pada usia 38 tahun, Soeharto lalu mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960, dan diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun.

Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD) yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD).

Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd (Yugoslavia), Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman Barat).

Soeharto yang saat itu berusia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal pada 1 Januari 1962 dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar.

Setelah ia kembali dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal Abdul Haris Nasution.

Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) hingga 1965.

Mayor Jenderal Soeharto lalu dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya.

Ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965.

Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI.

Pada Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan memiliki tugas untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, maka pada saat Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden.

Ia dikukuhkan sebagai Presiden RI Kedua pada Maret 1968. Semasa kepemimpinannya, Soeharto dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional oleh MPR.

Satu tahun setelah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto mulai 1 April 1969 mencanangkan Progam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disingkat dengan REPELITA.

Selanjutnya, dalam melaksanakan pembangunan, ia mengajukan konsep yang disebut TRILOGI Pembangunan yaitu, Stabilitas Nasional yang mantab, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan Pembangunan.

Dalam PELITA I, pembangunan pertanian mendapat prioritas, hasil pembangunan pertanian pun mulai dirasakan pada PELITA II dan mencapai puncaknya pada PELITA III.

Lalu pada 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan. Karena keberhasilan pembanguan tersebut, maka pada tahun 1983 oleh Majelis Permusyawataran Rakyat (MPR) menetapkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembanguan.