JAKARTA, REQnews - "Apalagi penjara Tangerang, masuk gemuk pulang tinggal tulang".&nbsp;Kalimat&nbsp;tersebut adalah pelesetan lirik lagu Hidup di Bui yang dinyanyikan D'Lloyd, grup band tahun 1970-an. Lirik lainnya, yang hampir mirip adalah; Apalagi penjara Glodok, masuk mulus pulang borok-borok.
Pencipta lagu itu tidak diketahui. Dalam album D'Lloyd tertera initial 'NN' yang artinya No Name, dengan Bertje van Houten sebagai penyanyi pertamanya. Keseluruhan lirik asli menggambarkan kondisi penjara era kolonial.&nbsp;
 Periode Kerja Paksa
Pada zaman Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC)&nbsp;tidak dikenal hukuman penjara, tapi mengenal hukuman untuk para penjahat dan orang-orang yang berkhianat. Contoh paling menarik eksekusi hukuman terhadap pengkhianat adalah kasus Peter Eberveld.
Pemukim indo-Jerman itu dituduh berkomplot dengan penguasa pribumi untuk mengusir VOC dari Batavia. VOC mencium konspirasi ini, dan mendahului menyerang Eberveld.
Eberveld dan pengikutnya ditangkap dan dieksekusi dengan cara paling keji. Tubuh Eberveld, dalam keadaan hidup, ditarik empat ekor kuda yang digebah bersamaan.
Tempat eksekusi Eberveld itu abadi dengan nama Kampung Pecah Kulit, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Tahun 1799, VOC bangkrut dan seluruh assetnya diambil pemerintah Belanda. Penjajahan negara Belanda atas wilayah yang kini bernama Indonesia dimulai.
Namun, Belanda tidak serta-merta menerapkan sistem hukum. Perang Napoleon di Eropa memaksa Belanda menyerahkan tanah jajahannya untuk diperintah orang Belanda kaki tangan Napoleon, yaitu Herman William Daendels.
Berikutnya adalah periode Thomas Stanford Raffels, yang memerintah antara 1811-1816. Setelah Inggris menyerahkan Nusantara kembali ke Belanda, periode eksploitasi dimulai.
Puncaknya adalah Tanam Paksa selama 40 tahun, tepatnya mulai 1830 sampai 1870. Tahun berikutnya adalah era liberalisasi.
Dua tahun setelah era liberalisasi dimulai, tepatnya 1872, sistem pidana kerja paksa dimulai. Pemerintah Hindia-Belanda memperkenalkan tiga undang-undang untuk empat golongan masyarakat yang bermukim di Hindia-Belanda; Belanda dan kulit putih, vreemde oosterlingan (Tionghoa, Arab, dan pemukim non-kulit putih), dan inlander atau pribumi.
Khusu inlander berlaku Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie, atau KUHP untuk inlander Hindia-Belanda. Untuk kulit putih dan vreemde oosterlingin berlaku undang-undang khusus.
Belum ada sistem penjara. Yang ada adalah kerja paksa. Sistem kerja paksa dibagi dua, yaitu kerja paksa (dwang arbeid) dan dipekerjakan (ter arbeid sellen).
Gambar-gambar dari masa lalu memperlihatkan bagaimana terpidana menjalani hukuman. Pakaian mereka garis-garis hitam putih, kaki dirantai (dwang arbeid aan de ketting), untuk terpidana dengan hukuman lima tahun ke atas.
Mereka yang dihukum di bawah lima tahun relatif tidak menderita dengan kaki dirantai (dwang arbeid buiten de ketting). Untuk mereka yang dihukum ringan tidak menjalani kerja paksa, tapi dipekerjakan.
Ada satu istilah lagi, yaitu krakal, untuk mereka yang dihukum tiga bulan karena kejahatan ringan.
Terpidana kerja paksa dengan hukuman lima tahun ke atas adalah tenaga kerja gratis bagi perusahaan tambang yang dikelola pemerintah Belanda. Saat Perang Aceh, terpidana dipekerjakan sebagai pembawa logistik perang; amunisi dan makanan.
Mereka dikapalkan ke pertambangan batu bara di Sawah Lunto, pembuatan jalan di Sumatera Tengah, Ambon, dan wilayah jajahan Belanda lainnya.
Meski mengesahkan Reglement op de Orde en Tucht, atau tata tertib terpidana, pemerintah Hindia-Belanda mengabaikan semua aturan yang dibuatnya untuk menciptakan rasa takut di kalangan penduduk, dan mengasingkan terpidana yang punya pengaruh di masyarakat.
Tidak ada standar kelayakan perlakuan bagi terpidana, meski Reglement op de Orde en Tucht mengatur semua itu. Terpidana hanya mendapat hak tidur dan makan nasi jagung.
 Periode Penjara
Pada tahun 1905 barulah pemerintah Hindia-Belanda memperkenalkan sistem penjara. Setiap wilayah punya penjara pusat, atau gewestelijke centralen, untuk terpidana dengan hukuman lima tahun ke atas.
Penjara punya kamar-kamar, yang dihuni beberapa narapidana. Dari sini pula para penologi, atau ahli kepenjaraan, menjuluki penjara sebagai school of crime.
Di penjara berlaku hukum rimba. Yang kuat secara fisik, dan jago berkelahi, adalah yang berkuasa. Sebagai orang berkuasa, sang jagoan berkehendak atas apa saja kepada yang lain.
Praktek sodomi dimulai dari sini, dengan pihak yang lemah akan selalu menjadi korban.
Sistem penjara saat itu masih mengenal kerja paksa. Sebagai tenaga kerja gratis, narapidana harus mau melakukan pekerjaan apa saja di dalam atau di lingkungan penjara.
Mulai dari bekerja di belakang mesin-mesin produksi, sampai -- seperti dalam lirik lagu Hidup di Bui -- turun ke sawah. Khusus yang pertama, narapidana mengenalnya sebagai groote bedrijven/groot ambachtswerk, atau perusahaan besar.
Di luar penjara pusat, terpidana menjalani hukuman di dalam tembok tebal dan terali besi, tanpa kerja paksa.
Hari petama tahun 1918, terjadi perubahan luar biasa. Gewestelijke centralen dihapus. Sebagai gantinya, diterapkah Strafgevangenissen, atau penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana.
Pada periode ini, penjara menjadi lebih manusiawi. Ada penjara anak-anak dan dewasa. Lingkungan penjara memberi kesempatan kepada narapidana memperbaiki diri, bukan menempa diri menjadi penjahat kambuhan.
Namun, keteraturan itu hanya berlangsung singkat. Tahun 1926, Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang terlibat.
Kali pertama penjara mengalami pembludakan isi. Tahanan politik dan narapidana kriminal disatukan. Yang terjadi adalah narapidana pidana berpolitik.
Juli 1926, misalnya, tahanan politik -- yang saat itu baru mengenal satu bentuk aksi yang bernama mogok makan -- menyanyikan lagu-lagu perlawanan dan menolak makanan yang disodorkan sipir penjara.
Di luar Batavia, beberapa penjara berubah menjadi penampungan tahanan politik sebelum dibuang ke pengasingan. Penjara anak-anak di Pamekasan dan Ambarawa, misalnya, menjadi tempat penampungan aktivis.
Penjaga Glodok melewati sejarahnya sebagai penjara politik sampai era pendudukan Jepang. Di sini, Jepang memenjarakan orang-orang Belanda yang dan kulit putih.
Setelah Jepang menyerah, dan di jalan-jalan teriakan merdeka menggema, kulit putih penghuni penjara justru menolak keluar karena takut menjadi sasaran pribumi. Mereka baru keluar dari penjara setelah Inggris mendarat di Tanjung Priok, dengan Belanda di belakangnya.
Penjara Glodok juga punya sejarah lain. Pemberontakan komunis 1926 di Batavia diwarnai penyerbuan terhadap penjara ini. Serangan nyaris tidak terdeteksi, karena penyerang dalam jumlah besar tiba-tiba berada di lingkungan penjara.
Pihak Hindia-Belanda menjadi peristiwa itu sebagai pelajaran betapa pentingnya menara penjagaan. Sejak itu semua penjara punya menara di semua sisinya.
&nbsp;
Lembaga Pemasyarakatan
Versi lain sejarah penjara di Indonesia dikemukakan Akhir Matua Harahap dalam tulisannya di Poestaha Depok. Mengutip Bataviasche Courant, Akhir Matua Harahap menulis Tangerang mengenal penjara sejak 1824, atau setelah pembangunan kantor polisi di Amstelveen atau Tanah Tinggi.
Pendiri penjara itu seorang schout, atau sherrif, atau kepala polisi wilayah. Tangerang saat itu adalah afdeeling. Menariknya, Tangerang baru memiliki pengadilan (landraad) tahun 1826.
Artinya, yang dibangun schout mungkin bukan penjara untuk narapidana tapi rumah tahanan untuk tersangka.
Terlepas dari soal penjara atau tahanan, Tangerang mungkin kawasan pinggir Batavia dengan pertumbuhan penjara paling banyak. Selain penjara untuk umum, atau gevangenis, ada pula penjara untuk pria (mannengevangenis), penjara untuk anak muda (Jeugdgevangenis), penjara anak-anak (jeugdgevangenis), dan penjara khusus wanita (vrouwengevangenis).
Di era pendudukan Jepang, penjara-penjara ini menjadi kamp interniran Yahudi. Penjara wanita menampung perempuan Yahudi dan anak-anaknya. Penjara lain menampung laki-laki Yahudi Baghdadi dan Ashkenazi secara terpisah.
Sampai tahun 1960, Indonesia masih menggunakan kata penjara. Tahun 1963, Suhardjo SH menggunakan istilah pemasyarakatan sebagai ganti kata penjara. Menurut beliau, pemasyarakatan adalah tujuan pidana penjara.
&nbsp;
Lapas Tangerang

Berdasarkan informasi dari laman www.lapastangerang.kemenkumham.go.id, Lapas Kelas I Tangerang dibangun di atas tanah seluas lima hektare. Lapas itu dibangun secara bertahap mulai tahun 1977 dan selesai pada 1980. Serta&nbsp;diresmikan pada 6 Desember 1982.&nbsp;Luas tanah keseluruhan 5 ha, sedangkan luas bangunannya 2,5 ha.
Alamat Lapas I Tangerang&nbsp;ini berada di Jalan Veteran Desa Babakan, Tangerang.
Adapun lapas itu pada awalnya dibangun khusus untuk narapidana kasus korupsi.
"Sehingga model struktur bangunan dibentuk menyerupai cottage," bunyi keterangan dalam laman tersebut. Seiring berjalannya waktu, lapas itu kini digunakan untuk narapidana pria dewasa berbagai kasus kejahatan.
Lapas Kelas I Tangerang diperlengkapi dengan peralatan modern dan termasuk menjadi prototipe bangunan lapas di Indonesia. Selain ruangan narapidana (sel), Lapas Kelas I Tangerang dilengkapi dengan perpustakaan, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga dan ruang kesenian.
Berdasarkan catatan tahun 2009, daya tampung pada awalnya sebanyak 600 (enam ratus) orang narapidana, tetapi seiring dengan waktu jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada sudah melebihi kapasitas daya tampung yang ada, yaitu sebanyak 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) orang narapidana.
Karenanya Lapas Tangerang termasuk salah satu lapas yang mengalami over&nbsp;capacity.
&nbsp;
Kebakaran&nbsp;yang terjadi di&nbsp;Lapas Kelas I Tangerang&nbsp;menjadi&nbsp;tragedi kebakaran mematikan.
Tercatat ada 44 napi tewas dalam tragedi mematikan&nbsp;tersebut dan. Insiden kebakaran lapas beberapa kali terjadi di Indonesia. Namun kebakaran di Lapas Tangerang kemarin menjadi yang terburuk sepanjang sejarah di Tanah Air.
&nbsp;
&nbsp;

Mengenal Sejarah Lapas Tangerang hingga Jadi Tragedi Paling Mematikan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi