JAKARTA, REQnews - Provinsi Papua Barat Daya akhirnya diresmikan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang sebelumnya telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada Kamis 17 November 2022 lalu.Setelah Provinsi Papua Barat Daya disahkan, jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38. Dengan adanya tambahan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.Papua Barat Daya (PBD) merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Papua Barat dan terletak di barat laut Pulau Papua dengan Kota Sorong sebagai Ibu Kotanya.Ibu Kota Sorong sendiri terkenal sebagai penghasil migas yang membuatnya menjadi salah satu kota termaju di Papua.Provinsi tersebut memiliki batasan yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.Provinsi baru ini mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.Selain itu, Papua Barat Daya juga mencakup sebagian wilayah adat Domberai dengan bermacam-macam suku seperti Moi, Tehit, dan Meybrat.Sementara sebelah selatan Papua Barat Daya berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau, serta sebelah barat memiliki batas Laut Halmahera dan Laut Seram.Provinsi Papua Barat Daya dipimpin oleh pejabat (Pj) Gubernur Muhammad Musa'ad yang baru dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat 9 Desember 2022.Nantinya gubernur dan wakil gubernur definitif akan dipilih melalui tahapan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024).Kemudian untuk anggota DPR Papua Barat Daya terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Anggota DPR Papua Barat Daya juga diangkat dari unsur orang asli Papua (OAP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Nantinya anggota DPR Papua Barat Daya pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 2024.Sedangkan MRP Papua Barat Daya dibentuk oleh pejabat Gubernur Papua Barat Daya untuk pertama kalinya.Sementara itu, gubernur Papua Barat Daya nantinya bertugas mempersiapkan dan bertanggungjawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resmi Jadi Provinsi ke-38! Berikut Profil Papua Barat Daya: Ibu Kota Hingga Peta Wilayah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi