JAKARTA, REQnews - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo melontarkan pernyataan kontroversial, yang menyebut pejabat Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan di BUMN tidak melanggar UU.Menurut Yustinus, Kemenkeu adalah salah satu pemegang saham utama atau ultimate shareholder, yang memegang otoritas fiskal.Sehingga Kemenkeu menempatkan perwakilannya di sejumlah perusahaan BUMN sebagai komisaris untuk pengawasan."Sebagai informasi, kalau Anda cek bukan sekarang aja (pejabat Kemenkeu rangkap jabatan). Dari dulu sudah seperti itu, karena keuangan negara dan UU BUMN mengamanatkan itu," kata Yustinus di Jakarta, Rabu 8 Maret 2023.Profil Yustinus PrastowoDikenal sebagai praktisi perpajakan dan akademisi, Yustinus mengawali kariernya sebagai abdi negara di Ditjen Pajak mulai 1997 hingga 2010.Pria kelahiran Yogyakarta ini mendirikan Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) pada 2014 dan ia menjadi direkturnya.Prastowo Yustinus adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kemudian terjun sebagai aktivis sosial dan ia terlibat di berbagai kegiatan advokasi dan penelitian.Ia terlibat di dalam Komisi Anggaran Independen (KAI), Indonesia Corruption Watch (ICW), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Tifa Foundation, Oxform, Transparency International Indonesia (TII), hingga The United States Agency for International Development (USAID).Ia juga pernah bergabung sebagai Tax Manager di SF Consulting, Tax Partner di RSM AAJ, dan Senior Advisor di Enforce Advisory.&nbsp;Sebelum diangkat menjadi Stafsus Menkeu, ia terlibat dalam Pokja APBN Tim Transisi Jokowi-JK pada 2014.Selain itu, Yustinus juga merupakan anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) Kemenkeu pada 2015.Ia menjadi Anggota Penasihat Tim Reformasi Perpajakan serta Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan sejak Desember 2016.

Profil Yustinus Prastowo, Anak Buah Sri Mulyani yang Sebut Pejabat Rangkap di BUMN Tak Langgar UU

Berita Terkait

Berita Rekomendasi