JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik dan mengambil sumpah Narendra Jatna sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Jakarta pada Kamis 4 Juli 2024.&nbsp; Narendra merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Setelah lulus, Narendra kemudian aktif mengajar bidang studi Hukum Acara Pidana di FHUI.&nbsp; Ia juga meraih gelar master hukum dari Universite Aix Marseille III, Perancis dan menyelesaikan program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.&nbsp; Saat itu, disertasinya berjudul 'Pemberdayaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik'.&nbsp; Sebagai seorang jaksa, Narendra juga tercatat pernah menjabat di berbagai posisi. Mulai dari Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Bali, Kajari Cibadak, Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, Kajari Jakarta Timur.&nbsp; Kemudian, sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung, Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.&nbsp; Narendra juga pernah menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kejaksaan Agung RI sebelumnya akhirnya dilantik menjadi Jamdatun Kejaksaan Agung.&nbsp; Jaksa Agung ST Burhanuddin berharap agar Jamdatun bisa mengoptimalkan peran sentral bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai penasihat hukum utama bagi pemerintah dan negara (legal adviser) baik dalam hal keperdataan maupun ketatanegaraan.&nbsp; Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud dalam tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik berupa kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan pada kepentingan umum.&nbsp; "Memastikan peran Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan yang ada berdasarkan pada asas profesional, berkualitas, dan akuntabel untuk tercapainya kepentingan hukum negara atau pemerintah," kata Burhanuddin pada Kamis 4 Juli 2024.&nbsp; Burhanuddin menyebut bahwa peran sentral yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut selain untuk memastikan berjalannya pemerintahan dalam kacamata administratif yuridis, juga turut diberikan amanat untuk memastikan terciptanya peningkatan perekonomian negara baik di tingkat pusat maupun daerah.&nbsp; "Sehingga Jaksa Pengacara Negara dituntut untuk memahami secara komprehensif anatomi maupun business process dari tiap-tiap BUMN dan BUMD," ujarnya.&nbsp; Untuk itu, menurutnya kehadiran Jaksa Pengacara Negara melalui tugas dan kewenangannya, saya harapkan mampu mewujudkan eksistensi BUMN dan BUMD yang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Profil Narendra Jatna, Eks Kajati DKI Jakarta yang Dilantik Jadi Jamdatun Kejagung

Berita Terkait

Berita Rekomendasi