JAKARTA, REQnews - Presiden Prabowo Subianto melantik Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 pagi hari.&nbsp; Dalam kegiatan tersebut, Prabowo melantik 48 menteri serta enam pejabat negara setingkat menteri. Pelantikan itu juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para ketua lembaga tinggi negara lainnya.&nbsp; Profil ST Burhanuddin&nbsp; Burhanuddin merupakan jaksa kelahiran Cirebon 17 Juli 1954. Lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang ini, mengawali kariernya di dunia hukum sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989.&nbsp; Setelah mengikuti pendidikan pembentukan jaksa, Burhanuddin beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sejumlah daerah, mulai dari Bangko (Jambi) hingga Cilacap.&nbsp; Kemudian, pada 2007 Burhanuddin menjabat Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung dan berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada tahun 2008-2009.&nbsp; Adapun Burhanuddin sendiri pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X dari Presiden RI pada tahun 1998 dan Satyalancana Karya Satya XX dari Presiden RI pada tahun 2007.&nbsp; Kariernya pun kian meroket hingga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada tahun 2010.&nbsp; Saat itu, Burhanuddin juga sempat menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Gowa almarhum Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik mantan menteri Pertanian era Presiden Jokowi, Syahrul Yasin Limpo.&nbsp; Selanjutnya, adik kandung politisi PDIP&nbsp;Tubagus Hasanuddin&nbsp;itu, dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2011 hingga pensiun pada 2014.&nbsp; Usai pensiun, Burhanuddin dipilih sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya pada 2015. Puncaknya, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Jaksa Agung RI periode 2019-2024. Capaian Kinerja&nbsp; Selama dipimpin oleh ST Burhanuddin Kejaksaan telah mengungkap berbagai kasus, bahkan kasus korupsi kelas kakap atau big fish yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.&nbsp; Contohnya seperti pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengungkap kasus korupsi dengan nilai kerugian negara fantastis, seperti Asabri sebesar Rp22,78 triliun dan Jiwasraya Rp16,807 triliun.&nbsp; Lalu, pengungkapan kasus korupsi lahan sawit oleh PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu dengan kerugian negara mencapai Rp104,1 triliun.&nbsp; Di bawah kepemimpinan Burhanuddin, Kejaksaan juga mengungkap kasus korupsi eksportasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan sejumlah perusahaan pengolah minyak sawit dengan kerugian negara Rp18 triliun.&nbsp; Terbaru, Kejagung juga mengungkap kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertimbangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.&nbsp; Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp300 triliun, rinciannya yaitu kerugian negara sebesar Rp29 triliun dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun.&nbsp; Burhanuddin juga telah mencatatkan beberapa prestasi diantaranya menerbitkan Peraturan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorif Justice (RJ).&nbsp; Pada Semester I Tahun 2024, penghentian penuntutan dengan pendekatan tersebut sejak diundangkannya beleid adalah sebanyak 5.482 perkara serta membentuk Rumah Restorative Justice sebanyak 4.617 dan Balai Rehabilitasi NAPZA sebanyak 112.&nbsp;Lalu di bidang perdata dan tata usaha negara (datun) Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp23 triliun dan emas seberat 107 ton serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp636 miliar.&nbsp; Selama kepemimpinan Burhanuddin, Kejaksaan kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia.&nbsp;&nbsp; Hal itu dikatakan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam pemaparannya yang berjudul “Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo” pada Jumat 4 Oktober 2024.&nbsp;&nbsp; Dalam survei tersebut, Kejaksaan berada di angka 69 persen atau di posisi ketiga di belakang TNI dan Presiden. Sehingga, menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya.&nbsp;&nbsp; Seperti, Korps Bhayangkara mencapai 67 persen, disusul dengan pengadilan 66 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 64 persen, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 61 persen.&nbsp;&nbsp; Burhanuddin pun berkomitmen, Kejaksaan mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.&nbsp;&nbsp; Selain itu, Kejaksaan juga mampu melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu namun dengan tetap menjaga sisi humanis.&nbsp;

Kembali Dilantik Jadi Jaksa Agung, Ini Profil dan Sederet Capaian Kinerja ST Burhanuddin di Era Jokowi!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi