JAKARTA,REQnews &ndash; Hukum kepailitan sebenarnya bukan hal&nbsp; baru dalam dunia hukum internasional termasuk Indonesia. Bahkan peraturan ini telah ada sejak masa lampau, di mana para kreditor (pemberi pinjaman) menggunakan pailit untuk mengancam debitor (peminjam) agar segera melunasi hutangnya.

Menurut Bahasa, kata&nbsp;pailit sendiri&nbsp;itu&nbsp;berasal dari bahasa Prancis yaitu&nbsp;<em style="box-sizing:border-box; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; orphans:2; text-align:start; widows:2; -webkit-text-stroke-width:0px; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; word-spacing:0px">failite&nbsp;yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran.

Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang&nbsp; digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dikenal UU Kepailitan. 

Kemudian, dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Meskipun demikian, penanganan soal kepailitan tak serta merta bergantung pada konsep atau teori semata. Melainkan harus diimbangi dengan faktor kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi atau aktualisasi yang benar.

Nah, buku karangan Munir Fuady yang berjudul &ldquo;Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek&rdquo; bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Lantaran, kajian dan pembahasan buku ini tidak hanya ditampilkan secara teoritis, tetapi juga ada implementasi praktiknya. Munir pun mengemaskan dengan cukup baik.

Tak hanya itu, buku yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Citra Aditya ini, juga memaparkan berbagai substansi hukum pailit, baik yang berkenaan dengan aspek prosedural ataupun yang bersifat substantif. 

Dari sudut pandang proses dan prosedural dibahas prosedur perusahaan pailit dan hukum acaranya serta praktek di pengadilan niaga sampai dengan Mahkamah Agung, prosedur perdamaian (accord), ratifikasi, homologi, verifikasi piutang, insolvensi, renvoi, pemberesan dan cara pembagian boedel pailit, keterlibatan para pihak dalam proses kepailitan, seperti keterlibatan para kurator, pengurus, hakim pengawas, panitia kreditur, atau hakim-hakim kepailitan. 

Sementara itu, dari segi substantif dibahas secara mendalam dan sistematis tentang dasar-dasar dan perkembangan hukum kepailitan, akibat-akibat kepailitan, actio pauliana, penangguhan eksekusi (stay), dan lain-lain. 

Di samping membahas materi dan proses kepailitan, buku ini juga membahas secara rinci berbagai persoalan hukum yang berkenaan dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang (suspension of payment). Selain itu, dilengkapi pula dengan teks lengkap perundang-undangan yang berlaku untuk masalah kepailitan ini.

Semoga bermanfaat!

&nbsp;

Para Calon Kurator Wajib Koleksi Buku Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi