JAKARTA, REQnews &ndash; Di bawah kepemimpinan Kaisar Jusitnianus I membawa angin segar terhadap peraturan hukum di Bizantium, yang disebut Corpus Juris Civilis. Di dalamnya memuat tentang kehidupan baik hak asasi maupun peradilan. &nbsp;
Padahal sebelumnya, Romawi terbagi menjadi dua wilayah Timur dan Barat dengan kondisi yang jauh berbeda satu sama lain. Romawi Timur yang memiliki Ibu Kota Bizantium tumbuh lebih pesat dibandingkan Romawi Barat.
Semakin melemahnya Romawi Barat akhirnya runtuh pada tahun 476 saat kepemimpinan Romulus Augustulus. Dengan runtuhnya Romawi Barat tinggal menyisakan Romawi Timur yang kian hari terus berkembang.
Tibalah pada kepemimpinan Kaisar Yustianus I yang sering disebut Kaisar Justinian I tahun 565. Pasa masa kepemimpinannya wilayah-wilayah barat mulai dikuasai kembali seperti di Afrika Utara, Italia, dan Roma.
Kesempatan itu digunakan oleh Justinianus I untuk melakukan perombakan hukum yang selama ini berlaku. Tujuannya agar ada kesetaraan hukum baik untuk warga Bizantium maupun wilayah-wilayah yang baru bergabung di bawah kepemimpinannya.
Hukum tersebut terbagi menjadi tiga bagian; Codex, Digest, dan Institutes masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dalam pembuatannya Justinian tidak sendiri, ia melibatkan Tribonius seorang ahli hukum terkenal di Bizantium.
Tribonius dengan timnya bertugas untuk mengedit, memasukan, sekaligus menyelaraskan tulisan para ahli hukum Romawi terdahulu untuk membuat kode hukum kekaisaran yang baru. Semua tulisan hukum tersebut dibuat dalam bahasa latin yang di mana bahasa asli Kaisar Justinianus I.
Dari ketiga hukum yang akan dibuat, Codex Justinianus atau Kode Justinianus paling dulu selesai dan ditetapkan pada 7 April 529, setelah menunggu selama 10 tahun. Isinya berupa kumpulan 12 buku yang berisi 4.63 dekrit atau putusan kekaisaran dari zaman kepemimpinan Hadrian hingga Justinian I.
Secara garis besar ketiga hukum tersebut mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat di Bizantium, seperti mengenai konstitusi, kekuasaan kaisar, tugas pejabat tinggi, administrasi, layanan sipil, militer, dan masalah hukum pidana serta hukum perdata.
Seiring berjalannya waktu di luar ketiga peraturan hukum tersebut hadir karya keempat &lsquo;Novella&rsquo; yang dibuat oleh para sarjana hukum pada tahun 556 M menekan pada hak-hak perempuan, budak, dan anak-anak.

Codex Justinianus, Aturan Hukum Hak Asasi Masyarakat Bizantium

Berita Terkait

Berita Rekomendasi