Komunikasi Jajaran Kabinet Penanganan Covid-19 Belum Efektif

JAKARTA, REQnews - Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai jajaran kabinet tak sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tersirat dari pesan yang Jokowi di Istana Bogor, Selasa 14 Maret 2020.

Presiden meminta jajaran kabinet untuk menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan corona (covid-19) sehingga tidak ada kesimpangsiuran informasi yang membuat masyarakat menjadi resah.

"Jika dilakukan analisis dari sisi aspek konunikasi, sungguh banyak data pesan komunikasi penanganan covid-19 dari kabinet dan jajarannya yang tidak efektif di berbagai media massa yang mendasari pernyataan Presiden tersebut," ujar Emrus dalam keterangan resminya, Rabu 15 April 2020.

Kata Emrus, sejalan dengan sentilan Presiden kepada jajaran kabinet, ia sebenarnya sudah menyampaikan kritik dan masukan di jajaran kabinet terkait penanganan covid-19. Namun hingga sekarang sama sekali belum ada perubahan.

 

Baca Juga: Tips Tangkal Virus Corona ala Jokowi

 

"Banyak bukti lemahnya komunikasi kementerian. Salah satu di antaranya, masih ada penolakan pemakaman jenazah korban covid-19 dari beberapa warga di beberapa wilayah," katanya.

Emrus pun mengatakan, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyebaran dan penanganan dampak covid-19 adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Komunikasi & Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Namun sayangnya hal ini belum berjalan baik. Bahkan ada muncul pandangan yang berbeda dari dua kementerian tentang masalah yang sama terkait penanganan virus corona.

"Saya melihat belum ada narasi utuh dalam pengelolaan komunikasi terkait virus corona dari jajaran kabinet kementerian," ujarnya.

Bahkan yang dilakukan kabinet dan jajarannya cenderung improvisasi komunikasi. Hal ini mengakibatkan masyarakat kian resah. "Tentu ini tidak profesional. Hal ini terjadi karena kepala biro komunikasi bukan dari latar belakang komunikolog. Semua menteri perlu mengevaluasi kompetensi komunikasi kepala biro komunikasi di kementeriannya. Evaluasi, bekerja sama dengan jurusan komunikasi di perguruan tinggi," katanya.

Jika komunikasi pemerintah penanganan covid-19 dikelola baik, maka akan terjadi 'imunisasi komunikasi' pada peta kognisi dan sikap publik. Dengan demikian, ketika ada pesan hoaka, masyarakat serta merta menolaknya karena sudah terbentuk 'antibodi' komunikasi pada diri khalayak. (Binsasi)