JAKARTA, REQnews - Rizal Ramli bukanlah sekadar sosok ekonom sepuh di Indonesia. Dalam urusan politik, analisisnya tidak bisa dianggap remeh.Terbaru, ia menyebut ada celah memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode melalui UU KUHP yang telah disahkan DPR RI, baru-baru ini.Apalagi, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir, setelah Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengusulkannya.Situasi diperburuk dengan saran dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang juga mengkehendaki penundaan Pemilu 2024 dengan alasan kondisi politik di Indonesia memanas.Semua tanda-tanda upaya penundaan Pemilu 2024 dan potensi melanggengkan kekuasaan Jokowi, dibaca penuh oleh Rizal Ramli.Celah 3 Periode JokowiHal yang menjadi celah utama perpanjangan masa jabatan Jokowi dalam UU KUHP ini adalah pasal-pasal penghinaan terhadap presiden.Rizal menyebut, dengan memenjarakan para pengkritik dan orang-orang yang menolak masa jabatan tiga periode, maka langkah Jokowi bisa mulus.“Upaya awal pemerintahan otoriter dalam rangka upaya perpanjangan jabatan Jokowi. Ini ada di preambulle (pembukaan UUD 45) supaya kritik menghina presiden bisa dipenjarain sehingga perpanjangan Jokowi bisa aman dari kritik dan sebagainya,” kata Rizal dalam diskusi di MPR RI, Jumat 9 Desember 2022.“Saya meminta ini UU direview dan dibatalkan jika perlu, karena ini menghambat (demokrasi),” ujarnya menambahkan.Alasan Mengganti Produk Hukum BelandaAdapun alasan yang sempat dikemukakan pemerintah soal KUHP lama harus diganti karena merupakan produk Belanda, Rizal Ramli menyebutnya tidak masuk akal.Bagi Rizal Ramli, justru yang terjadi saat ini dengan UU KUHP baru, menciptakan kolonialisasi yang serupa.“Ini bukan pembaharuan, kalau dibilang ini UU KUHP yang dibuat kolonial yang terjadi justru kolonialisasi," kata Rizal Ramli.

Analisis Tajam Rizal Ramli atas UU KUHP, Temukan Celah 3 Periode Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi