JAKARTA, REQnews - Kabupaten Garut, Jawa Barat terus menjadi perhatian publik, setelah temuan Aliansi Umat Islam (AUI) yang menyebut bahwa ada 3.000 orang tergabung dalam komunitas LGBT.Itu belum termasuk temuan Komisi Penanggulangan Aids yang menunjukkan lebih 1.000 orang di Garut terinfeksi HIV, berdasarkan data per Oktober 2022.Beberapa waktu lalu, AUI Garut mengungkap, kelompok LGBT sudah tidak malu lagi menunjukkan penyimpangan seksual mereka di hadapan umum.Sebagai langkah tegas memberantas LGBT, AUI Garut meminta DPRD setempat untuk aturan yang tegas berupa perda atau peraturan daerah terkait pelarangan hubungan sesama jenis yang berbahaya tersebut.Apakah perda itu diperlukan?Menurut Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, perlu analisis lebih lanjut terkait desakan pembuatan perda dalam menyikapi fenomena LGBT.Ia menyebut, perda harus terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Artinya, penyusunan produk hukum di tingkat daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Margiyanto, dikutip dari Republika, Selasa 24 Januari 2023.Margiyanto mengakui, DPRD Kabupaten Garut telah menerima usulan dari masyarakat terkait perda tentang LGBT. Namun, rancangan perda (raperda) itu belum masuk program legislasi daerah tahun 2023."Tentu aspirasi itu harus terlebih dahulu masuk ke program legislasi daerah," ucapnya.

Fakta-fakta Gegernya Temuan 3.000 LGBT di Garut, Perlukah Dibuat Aturan Pelarangan?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi