PAKISTAN, REQNews&nbsp; – Badan ulama di Pakistan ternyata pernah mengeluarkan fatwa yang melegalkan pernikahan antara dua transgender.“Diperbolehkan bagi seorang transgender dengan indikasi laki-laki di tubuhnya untuk menikah dengan seorang transgender dengan indikasi perempuan di tubuhnya,” ungkap dokumen fatwa yang ditandatangani oleh 50 ulama Pakistan dan dikeluarkan pada Juni 2016 lalu.Melansir dari Hindustan Times, Rabu, 1 Maret 2023, langkah ini sangat mengejutkan dan kontroversial karena para ulama di Pakistan telah mengeluarkan fatwa atau keputusan agama yang menyatakan Islam melegalkan pernikahan antar waria.“Seorang pria transgender dapat menikahi seorang wanita transgender dan sebaliknya, tetapi orang interseks, yakni orang yang lahir dengan karakteristik seks fisik yang tidak sesuai dengan jenis biner yang khas dari tubuh laki-laki atau perempuan tidak dapat menikah sama sekali menurut Islam,” papar Mufti Muhammad Imran Hanfi Qadri dalam fatwa tersebut.Keputusan tersebut dikeluarkan oleh para ulama dari kelompok Barelvi atas permintaan Muhammad Ziaul Haq Naqashbandi, ketua Tanzim Ittehad-e-Ummat Pakistan, badan yang kurang dikenal dari Lahore.Seorang transgender yang dinyatakan sebagai perempuan saat lahir, tetapi identitas gendernya berubah menjadi laki-laki, dapat menikah dengan seorang transgender yang dinyatakan sebagai laki-laki saat lahir tetapi identitas gendernya berubah seiring waktu menjadi perempuan.Qadri mengatakan aturan Islam yang sama akan berlaku untuk seorang transgender yang dinyatakan sebagai laki-laki saat lahir tetapi identitas gendernya berubah menjadi perempuan. Orang ini dapat menikah dengan seorang transgender yang dinyatakan sebagai perempuan saat lahir yang berubah dari waktu ke waktu menjadi laki-laki.Mengutip Fatwa Rizvia yang ditulis oleh Ahmed Raza Khan Barelvi, Qadri mengatakan salat jenazah seorang muslim transgender akan dilakukan seperti salat jenazah pria dan wanita muslim lainnya. Dia memperbolehkan semua transgender untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.“Sholat, puasa, membayar zakat dan menunaikan haji juga wajib bagi mereka,” papar dia.Qadri mengatakan pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak transgender dengan memperkenalkan undang-undang yang tepat melalui konsultasi dengan ulama dan menghilangkan pemikiran negatif tentang mereka. Namun, fatwa itu ditolak oleh mazhab lain.&nbsp;

Widih, 50 Ulama Pakistan Ternyata Pernah Izinkan Pernikahan Transgender, Begini Isi Peraturannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi