JAKARTA, REQnews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi mencopot anggota dan Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.&nbsp; Agil terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus transaksi uang dalam proses seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam).&nbsp; Ia diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023.&nbsp; Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat 17 November 2023.&nbsp; "Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dikutip dari keterangan resmi DKPP.&nbsp; Lalu, apa DKPP itu? DKPP merupakan satu lembaga dengan tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.&nbsp; Diketahui, Indonesia saat ini telah memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.&nbsp; Untuk itu, terdapat tiga lembaga yang bertugas memastikan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.&nbsp; Tiga lembaga tersebut yaitu ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).&nbsp; Dilansir dari laman dkpp.go.id, lembaga tersebut dibentuk bermula dari adanya pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU).&nbsp; Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.&nbsp; Sekedar diketahui, bahwa DK-KPU bersifat ad-hoc dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp; DK-KPU dibentuk untuk menyelidiki pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU dan anggota KPU provinsi.&nbsp; Lalu, pada 12 Juni 2012, DK-KPU resmi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan UU Penyelenggara Pemilu No 15 Tahun 2011.&nbsp; Lembaga tersebut bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.&nbsp; Fungsi dan Tugas DKPP&nbsp; - Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.&nbsp; - Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kewenangan DKPP&nbsp; - Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.&nbsp; - Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.&nbsp; - Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.&nbsp; - Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2). Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3) yaitu;&nbsp; - Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi.&nbsp; - Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu.&nbsp; - Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.&nbsp; - Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Mengenal Fungsi, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban DKPP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi