JAKARTA, REQnews - Diskusi peningkatan kerja sama industri kesehatan "Indonesia-Korea Medical Roadshow 2024" kembali digelar di Ballroom Hotel Intercontinental Jakarta Selatan pada Rabu dan Kamis, 11-12 September 2024.&nbsp; Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Promosi Perdagangan-Investasi Korea (KOTRA), Kedutaan Besar Republik Korea, Asosiasi Produsen Farmasi dan Biofarmasi Korea (KPBMA).&nbsp; Lalu, ada Institut Pengembangan Industri Kesehatan Korea (KHIDI) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.&nbsp; Acara yang menghadirkan 14 perusahaan farmasi dan 19 perusahaan perangkat medis terkemuka Korea Selatan itu, dilakukan untuk meningkatkan industri perawatan kesehatan antara kedua negara.&nbsp; Sementara itu, lebih dari 150 instansi pemerintah dan pemimpin bisnis dari Indonesia dan Korea Selatan hadir dalam forum ini.&nbsp;&nbsp; Wakil Presiden Eksekutif Pertumbuhan Inovatif KOTRA, Oi Young Jeong berharap kegiatan tersebut bisa menjadi platform untuk lebih memahami tren pasar medis Indonesia, dan meletakkan dasar bagi perusahaan Korea Selatan untuk mampu memasuki pasar Tanah Air.&nbsp; Menurutnya, hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung peningkatan standar industri kesehatan di Indonesia agar dapat bersaing secara global.&nbsp; “KOTRA akan memperluas program promosinya di industri biomedis dan terus mendukung upaya perusahaan Korea dalam berekspansi ke pasar global,” kata Oi Young Jeong dalam sambutannya.&nbsp; Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar yakin jika kerjasama ini bisa meningkatkan standar teknologi kesehatan di Indonesia.&nbsp; “Kami ingin belajar tentang Korea Selatan, banyak sekali inovasi teknologi mulai dari telepon pintar hingga produk biologi, obat-obatan. Banyak yang menemukan inovasi teknologi,” kata Taruna Ikrar.&nbsp; Lebih lanjut, Taruna Ikrar mengatakan jika pertemuan tersebut sangatlah penting dilakukan untuk dipelajari oleh Indonesia dari Korea. Hal itu dilakukan, karena pihaknya ingin menjadikan BPOM menjadi pengawas obat dan makanan yang dikenal atau diakui secara global.&nbsp; "Memang sekarang sudah diakui, ada lembaga negara, tapi kan pengakuan reputasi secara global, saya yakin tahun depan," kata dia.&nbsp; Terkait itu, ia mengaku jika pihak BPOM telah menyiapkan seluruh prosesnya agar BPOM RI bisa diakui secara global. "Saya yakin, kita bisa capai," ujarnya.&nbsp; Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-deok memandang jika Indonesia sebagai pasar yang berpotensi besar, dengan proyeksi pertumbuhan pasar alat kesehatan dan farmasi mencapai rata-rata 4,6 hingga 6,4 persen per tahun selama lima tahun ke depan.&nbsp; “Melalui kerja sama kesehatan yang terus berkembang antara dua negara, kami akan memperbaiki kehidupan masyarakat kedua negara dengan hasil pertumbuhan bersama,” kata Park Soo-deok.&nbsp; Sebagai informasi, pemerintah RI dan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH) pada awal September tahun lalu.&nbsp; Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kementerian Pertanian, Pedesaan, dan Pangan Chung Hwangeun di Jakarta.&nbsp; Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI juga sudah mendatangi Korsel dan telah melakukan asesmen terhadap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Seoul.&nbsp; Penandatangan ini nantinya akan mempermudah produk dari Korea untuk mendapat sertifikat halal dari Indonesia.

Tingkatkan Kerja Sama Industri Kesehatan, Indonesia-Korea Medical Roadshow 2024 Kembali Digelar 11-12 September

Berita Terkait

Berita Rekomendasi