TARAKAN, REQnews - Viral di media sosial beredar sebuah video yang memperlihatkan diduga calon wali kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) dr Khairul tengah membagikan sejumlah uang kepada warga.&nbsp; Terlihat dalam video yang berdurasi 44 detik, calon wali kota Tarakan nomor urut 01 Pilkada 2024 itu tengah berada di sebuah acara ulang tahun anak pengusaha.&nbsp; Ia membawa segepok uang warna merah yang diduga senilai seratus ribuan rupiah dan membagikannya kepada orang-orang yang hadir hingga personel grup musik pengisi acara.&nbsp; Dalam video tersebut, Khairul tampak mengenakan jaket hitam dengan foto dan angka satu serta bertuliskan "Kharisma" dibelakang punggungnya.&nbsp; Namun, belum diketahui secara jelas maksud dan tujuan bagi-bagi uang tersebut, mengingat saat ini masih dalam tahapan masa kampanye Pilkada 2024.&nbsp; Meskipun demikian, hingga saat ini pihak paslon nomor urut 01 Pilwali Tarakan dr Khairul-Ibnu Saud belum mengonfirmasi menganai viralnya video tersebut.&nbsp; Sementara itu, dalam Undang-undang Pilkada telah mengatur bahwa calon kepala daerah yang terbukti memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara maupun pemilih di Pilkada 2024, dapat digugurkan pencalonannya. Tetapi, hal itu dapat dilakukan jika sudah ada keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).&nbsp; Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:&nbsp; "(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."&nbsp; "(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."&nbsp; Selain pasangan calon kepala daerah, UU Pilkada juga melarang anggota partai politik, tim kampanye, hingga relawan memberikan uang secara langsung atau tidak langsung kepada warga di Pilkada 2024.&nbsp; Terlebih, jika tujuan politik uang itu untuk mempengaruhi pemilih, membuat suara tidak sah hingga mempengaruhi pemilih untuk tak memilih calon tertentu.&nbsp; Tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan, tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; "Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana," demikian bunyi Pasal 73 ayat (5) UU Pilkada.

Viral Diduga Calon Wali Kota Tarakan dr Khairul Bagi-bagi Uang, Untuk Apa?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi