JAKARTA, REQnews - SETARA Institute turut menanggapi terkait dengan batalnya Komunitas Muslim Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyelenggarakan temu nasional atau Jalsah Salanah di Manislor Kuningan, Jawa Barat.&nbsp; Sebelumnya, mengemuka penolakan di ruang publik terutama dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan, yang terdiri dari FPI, Persada 212, Ormas Pagar Akidah (Gardah), dan beberapa kelompok kecil yang berafiliasi dengan mereka.&nbsp; Terkait itu, sebelumnya Forkopimda Kabupaten Kuningan pun telah merespons dengan adanya pelarangan Jalsah Salanah 2024 di Kuningan.&nbsp; "Terkait kasus pelarangan Jalsah Salanah tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam keterangannya yang diterima pada Minggu 8 Desember 2024.&nbsp; Ia mengatakan bahwa SETARA Institute mengecam keras Pelarangan Jalsah Salanah 2024 oleh Forkopimda Kabupaten Kuningan. Menueutnya, pelarangan tersebut merupakan ekspresi terbuka pelanggaran atas Konstitusi Negara.&nbsp; "Selain itu, pelarangan Jalsah Salanah oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan nyata-nyata sebagai bentuk ketundukan terhadap tekanan kelompok intoleran," kata Halili.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pelarangan Jalsah Salanah oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuningan, merupakan pelanggaran atas UUD Negara Republik Indonesia tahun 2024.&nbsp; Halili menyebut jika pelarangan Jalsanah sebagai ekspresi keagamaan melanggar Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan.&nbsp; Selain itu, kata dia, Jalsah Salanah merupakan bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul, yang juga dijamin oleh Konsitusi.&nbsp; Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.&nbsp;&nbsp; Selanjutnya, ia menyebut bahwa pelarangan Jalsah Salanah oleh Pemerintah, khususnya Forkopimda Pemerintah Kabupaten Kuningan, atas dasar tekanan kelompok intoleran menegaskan bahwa Pemerintah tunduk kepada kelompok intoleran.&nbsp; Sehingga, sikap pemerintah dinilai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran atas hak beragama bagi JAI selama ini, khususnya di Jawa Barat.&nbsp; Merujuk pada data Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang dikeluarkan oleh SETARA Institute sejak tahun 2007, JAI merupakan salah satu korban terbesar dalam aneka peristiwa pelanggaran ha katas KBB di Jawa Barat, yaitu dalam 48 peristiwa pelanggaran.&nbsp; "Ketundukan Pemerintah Daerah di Jawa Barat terhadap tekanan kelompok-kelompok intoleran merupakan salah satu pemicu pelanggaran atas JAI," katanya.&nbsp; Padahal, seharusnya pemerintah tunduk, setia dan hanya berpegang teguh pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagaimana diucapkan oleh para pejabat pemerintah dalam sumpah suci kenegaraan saat pelantikan mereka.&nbsp; SETARA Institute pun mendesak pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, untuk mengoreksi sikap Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait pelarangan kegiatan Jalsah Salanah 2024 di Kuningan.&nbsp; Pihaknya juga mendorong Polri melalui aparat kepolisian setempat untuk memobilisasi sumber daya aparat dalam rangka memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan Jalsah Salanah 2024.&nbsp; "Baik sebelum, selama, dan setelah penyelenggaraan kegiatan Jalsah Salanah," ujarnya.

Soal Pembatalan Jalsah Salanah JAI, SETARA Institute: Pemerintah Langgar Konstitusi, Malah Tunduk pada Kelompok Intoleran!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi