JAKARTA, REQnews - Pembangunan Gedung <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/81972/klarifikasi-kedutaan-besar-india-terkait-laporan-menyesatkan-soal-usulan-gedung-baru-di-jakarta">Kedutaan Besar India</a> dengan 18 lantai di Jakarta mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Lebih dari 20 warga yang bertempat tinggal di lokasi pembangunan menggugat izin pembangunan gedung Kedubes India. <a href="https://www.reqnews.com/read/news/82684/hakim-tolak-gugatan-praperadilan-terkait-belum-ditahannya-eks-ketua-kpk-firli-bahuri">Gugatan </a>tersebut didaftarkan oleh David Tobing yang ditunjuk sebagai kuasa hukum para warga."Warga sudah memberikan kuasa ke kami untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan pembatalan Izin Pembangunan Gedung Kedutaan Besar India. Sudah terdaftar dengan Nomor Perkara 93/G/TUN/2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," kata David Tobing, dikutip Rabu, 18 Desember 2024.Adapun gugatan pembatalan diajukan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317402-01092023-001 yang terbit tanggal 1 September 2023 yang diduga terbit dengan melanggar hukum.David pun mengungkapkan alasan warga menolak pembangunan gedung Kedubes India. Pertama, penerbitan PBG diduga dilakukan dengan memanipulasi data karena yang tercantum dalam penandatangan di barcode papan PBG bukanlan tanda tangan Kepala Dinas PMPTSP Prov DKI Jakarta, melainkan Kepala Unit Pengelolaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perbedaan Pejabat yang bertanda tangan juga terdapat di salinan PBG yaitu pada kolom tanda tangan dan yang berada di sebelah barcode.Kedua, warga keberatan karena pembangunan Kedubes India melanggar UU IKN. Dalam hal ini pemerintah sudah mencanangkan untuk pembangunan perkantoran kementerian dan juga termasuk pembangunan kantor-kantor Kedutaan akan dibangun di Ibu kota Nusantara. Sehingga pembangunan Kedubes India di Jakarta dinilai tidak tepat.Ketiga, warga keberatan Kedubes India akan dibangun 18 lantai. Menurut warga, biasanya pembangunan gedung kedutaan hanyalah 4 lantai saja. Namun dalam pembangunan kantor Kedubes India, disertai dengan gedung apartemen hingga 18 lantai.Merespons hal tersebut, pihak Kedutaan Besar India pun memberikan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/81972/klarifikasi-kedutaan-besar-india-terkait-laporan-menyesatkan-soal-usulan-gedung-baru-di-jakarta">klarifikasi</a>. Setidaknya ada 5 poin pernyataan yang disampaikan pihak Kedubes India terkait kisruh pembangunan gedung ini, yakni sebagai berikut:1. Kami mengetahui dan kecewa dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta (No. 455/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 6 Desember 2024) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 29 Agustus 2024 (Perkara No. 93/G/2024/PTUN.JKT) yang menangguhkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) proyek pembangunan Kedutaan Besar. Meskipun kami bukan tergugat dalam perkara ini, kami adalah pihak yang paling dirugikan. PTTUN telah menguatkan putusan PTUN tersebut tanpa memberikan alasan apa pun. Kami juga sangat menyayangkan penolakan permohonan amicus curiae Kementerian Luar Negeri oleh PTTUN yang terhormat tanpa pertimbangan apa pun.2. Perlu ditegaskan bahwa para penggugat telah menghubungi media, yang mana hal ini sangat disayangkan karena perkara ini masih dalam proses peradilan, dengan narasi yang salah. Kasus penggugat didasarkan pada dugaan penyimpangan prosedural oleh Pemerintah Jakarta dalam memberikan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Kedutaan Besar. Namun, seperti dapat dilihat dan dengan mudah diverifikasi, putusan pengadilan PTUN tidak berdasarkan pada ketidakcukupan prosedural. Putusan PTUN seperti dapat dilihat di bawah ini, tidak menyebutkan adanya penyimpangan seperti yang dituduhkan oleh penggugat. Meskipun sangat disayangkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung telah ditangguhkan, hal itu tidak didasarkan pada alasan yang diklaim oleh penggugat dan pengacara mereka. Putusan PTUN saat menyatakan penangguhan Izin Mendirikan Bangunan, didasarkan pada dua pertimbangan yaitu. (i) Tidak ada bukti pembayaran retribusi (meskipun persyaratan ini telah diabaikan oleh Pemerintah India dan Indonesia dikarenakan asas timbal balik); (ii) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara/IKN (meskipun hal tersebut tergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing perwakilan Pemerintah asing dan tidak ada keputusan Pemerintah Indonesia yang mengharuskan Kedutaan Besar untuk pindah ke IKN).3. Hal lain yang menjadi informasi keliru adalah tentang persyaratan AMDAL (izin lingkungan) untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Padahal, berdasarkan ketentuan PBG yang baru, yang menggantikan ketentuan IMB sejak April 2023, AMDAL wajib diperoleh kapan saja, namun sebelum dimulainya Pembangunan, dan tidak lagi menjadi prasyarat penerbitan PBG. Izin AMDAL telah diperoleh oleh Kedutaan Besar sebelum dimulainya pembangunan. Namun, beredar tuduhan keliru melalui media bahwa AMDAL seharusnya diperoleh sebelum PBG.4. Sikap kami dibenarkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Perkara No.316/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) tertanggal 30 Oktober 2024, yang dalam gugatan terpisah yang diajukan oleh penggugat yang sama menolak perkara tersebut, dengan menyatakan bahwa ‘penggugat tidak bertindak dengan itikad baik…’ dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.5. Pengacara penggugat yang terhormat, dengan mudah mengabaikan aspek-aspek penting di atas sambil terlibat dalam kampanye jahat melalui media yang mencemarkan nama baik Kedutaan Besar. Kedutaan Besar menegaskan kembali bahwa kami telah memulai proyek pembangunan setelah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari otoritas setempat sebagaimana praktik yang diterima secara internasional. Kami menolak tuduhan dan sindiran yang dibuat oleh pengacara penggugat yang terhormat karena tidak berdasarkan fakta.&nbsp;

Kisruh Pembangunan Gedung, Begini Klarifikasi Kedubes India Atas Tudingan Dr. David Tobing di Media

Berita Terkait

Berita Rekomendasi