Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Pakar Hukum karena Gunakan Uang Pribadi Presiden Prabowo

JAKARTA, REQnews - Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa program makanan bergizi gratis yang saat ini mulai dilaksanakan di sejumlah wilayah di Tanah Air, menggunakan anggaran pribadi dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi pada Senin, 6 Januari 2025 lalu. Dijelaskan Hasan Nasbi, tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung peningkatan gizi di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

Namun, penggunaan anggaran pribadi Presiden Prabowo dalam realisasi program makan bergizi gratis tersebut justru menuai kritik dan sejumlah pihak, termasuk pakar hukum Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri Susanti, penting untuk membedakan dengan jelas antara urusan publik dan urusan pribadi dalam penyelenggaraan negara.

"Janganlah dibikin blur antara urusan publik dan privat, Ini buruk dari aspek hukum administrasi negara dan good governance," tulis Bivitri Susanti di Story Instagramnya, dikutip Selasa, 7 Januari 2025.

Bivitri menilai, kedermawanan memang penting dalam konteks kemanusiaan, namun dalam penyelenggaraan negara harus tetap mengedepankan prinsip pertanggungjawaban publik.

"Dalam bernegara, kita tidak bisa berbicara soal kedermawanan seperti dalam konteks bantuan kemanusiaan, tetapi yang lebih penting adalah pertanggungjawaban publik. Kedermawanan memang penting untuk kemanusiaan, tetapi penyelenggaraan negara adalah soal publik yang harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Lebih lanjut, Bivitri mengatakan, kebaikan hati dan kedermawanan kerap kali dijadikan modal politik elektoral dan untuk meningkatkan popularitas.

"Belakangan ini, kebaikan hati dan kedermawanan sering dijadikan modal politik elektoral dan popularitas, seperti yang terlihat selama tahun pemilu ini," tandasnya.