JAKARTA, REQnews - Viral isu beredar di tengah publik yaitu terkait keraguan terhadap sosok Novita Tandry. Baru-baru ini publik mempertanyakan kebenarannya sebagai seorang <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/85378/buntut-konten-diduga-hina-buruh-pabrik-psikolog-lita-gading-ancam-laporkan-orangtua-arra-ke-kpai">psikolog.&nbsp;</a>Isu ini ternyata mendapatkan respons dari Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia. Organisasi ini menegaskan jika Novita Tandry pernah mengajukan permohonan menjadi anggota IPK Indonesia pada 17 Juli 2022.&nbsp;Namun, setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen, ternyata ada beberapa dokumen tambahan yang belum diserahkan oleh Novita.Hal tersebut membuat permohonan keanggotaan Novita dibatalkan pada batas waktu pendaftaran, yakni 3 September 2022.“Berkaitan dengan tangkapan layar keanggotaan Novita Tandry di IPK Indonesia yang tersebar di media sosial, IPK Indonesia menegaskan bahwa Saudari Novita Tandry bukan Anggota IPK Indonesia,” demikian tertulis dalam keterangan resmi IPK Indonesia.Petisi pun muncul yang digagas oleh Psikolog terkenal yaitu A. Kasandra Putranto. Ia menegaskan bahwa Novita Tandry telah memperdaya orang karena mengaku sebagai psikolog klinis dengan menggunakan data pendaftaran IPK. Padahal pengajuan sebagai anggota telah dibatalkan karena Novita tidak mampu melengkapi data yang diminta.&nbsp;“Novita Tandry tidak mampu membuktikan ijazah pendidikan profesi dan sertifikasi kompetensinya,” demikian tulis di petisi tersebut.&nbsp;Pada petisi juga dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang no 17 tahun 2023 (sebelumnya UU no 36 tahun 2009), mengaku sebagai tenaga kesehatan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) dapat dikenai sanksi hukum, termasuk sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.Novita disebut telah melanggar undang-undang sejak tahun 2022 karena telah melakukan aktivitas yang dinilai merusak integrasi profesi.&nbsp;“Penipuan praktek kesehatan mental adalah masalah serius. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang yang memenuhi standar profesional dan etika,” demikian tulis di petisi.&nbsp;Petisi ini menegaskan supaya ada tindakan tegas dari aparat hukum, memulihkan hak masyarakat yang ditipu serta menjaga kehormatan profesi psikolog Indonesia.&nbsp;&nbsp;

Viral Novita Tandry Dituding Bukan Psikolog, Petisi Desakan Sanksi Hukum Mengemuka

Berita Terkait

Berita Rekomendasi