JAKARTA, REQnews - Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul akhirnya turun tangan menindaklanjuti kasus dugaan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/86189/viral-kisah-pilu-mbah-tupon-lansia-di-bantul-jadi-korban-mafia-tanah-hingga-kehilangan-tanah-1655-meter-persegi-dan-rumah">mafia tanah </a>yang dialami<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/86189/viral-kisah-pilu-mbah-tupon-lansia-di-bantul-jadi-korban-mafia-tanah-hingga-kehilangan-tanah-1655-meter-persegi-dan-rumah"> Mbah Tupon</a>.ATR/BPN Bantul mengambil Langkah tegas dengan mengajukan blokir internal terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22451 yang menjadi polemik dalam sengketa tanah Mbah Tupon.Blokir ini diajukan sebagai upaya pencegahan agar sertifikat tidak berpindah tangan selama proses hukum berjalan.Kepala ATR/BPN Bantul, Tri Harnanto mengungkapkan, blokir internal merupakan kewenangan kementerian berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN, berbeda dari blokir biasa yang hanya berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang."Blokir internal berlaku sampai persoalan dianggap selesai atau tidak lagi berdampak. Ini langkah perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini Pak Tupon," ungkap Tri, dikutip Rabu, 30 April 2025.Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Kantor Wilayah BPN DIY untuk meminta rekomendasi blokir internal, mengingat SHM tersebut masih memiliki hak tanggungan dan kasusnya dinilai masif. Setelah rekomendasi diterima, pemblokiran akan diproses melalui sistem aplikasi KKP.Di samping itu, BPN Bantul juga telah mencoba meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyusun akta terkait. Namun, saat didatangi, kantor PPAT tersebut dalam keadaan tutup.Jika nantinya ditemukan pelanggaran, pihak BPN menegaskan akan memberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT."Sanksi bisa berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan selama 3 bulan hingga 2 tahun, bahkan pemberhentian tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat," tandasnya.&nbsp;

ATR/BPN Turun Tangan! SHM Tanah Sengketa Mbah Tupon Diblokir, PPAT Terancam Sanksi Jika Terbukti 'Ada Main'

Berita Terkait

Berita Rekomendasi