JAKARTA, REQnews - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/83853/bmkg-prakirakan-hujan-ringan-terjadi-di-kotakota-besar-hari-ini">BMKG</a>) melaporkan aksi <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/86886/viral-polisi-diduga-tahan-puluhan-mahasiswa-trisakti-usai-gelar-aksi-peringatan-27-tahun-reformasi">ormas</a> Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/86890/polisi-tetapkan-ketua-dpd-grib-jaya-kalteng-tersangka-penyegelan-perusahaan">GRIB</a>) Jaya ke polisi lantaran menduduki lahannya yang sudah berkekuatan hukum tetap.Terkait pelaporan ini, Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapat respons dari Satgas berwenang."Sudah di TL (tindak lanjut) Satgas. Quick respons. Mereka (Polisi) sudah punya SOP. Lebih rinci bisa dikonfirmasi ke Satgas," jelasnya, dikutip Jumat, 23 Mei 2025.Lebih lanjut, Akhmad Taufan menjelaskan bahwa total luas lahan yang disebutkan mencapai 127.780 meter persegi. Namun, tidak seluruhnya diduduki ormas."Luasnya segini (127.780 meter persegi), tidak semuanya (diduduki)," ujarnya.Pihak BMKG berencana membangun gedung arsip di atas lahan tersebut. Akhmad Taufan juga menegaskan bahwa lahan tersebut memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung. Dan, kepemilikan tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.Sementara itu, terkait kabar yang menyebut bahwa pihak BMKG juga diminta Rp 5 miliar oleh pihak ormas terkait sebagai pengganti lahan yang diduduki, Akhmad Taufan enggan menjelaskan detailnya."Kita tidak ke sana. Intinya adalah lahan tersebut milik negara yang dalam hal ini dikelola oleh BMKG. Dan sudah ada kekuatan hukum mengikat. Ini soal penegakan hukum saja atas lahan yang bukan miliknya," tandasnya.&nbsp;

Heboh Lahan BMKG Diduduki GRIB Jaya, Pimpinan Ormas Diduga Minta Rp 5 M untuk Tarik Massa dari Lokasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi