JAKARTA, REQnews - Mantan Menteri ESDM era Presiden Jokowi periode 2016-2019, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/3245/4-kali-mangkir-akhirnya-ignasius-jonan-penuhi-panggilan-kpk">Ignasius Jonan </a>akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/85016/viral-petisi-dari-alumni-ui-minta-batalkan-disertasi-bahlil-lahadalia-hingga-pecat-para-promotor">Bahlil Lahadalia</a> terkait izin <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/87317/rekam-jejak-perusahaan-tambang-nikel-di-raja-ampat-dikuliti-keuntungannya-disetor-untuk-danantara">tambang Nikel di Raja Ampat</a>.Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan di Raja Ampat sudah berlangsung ejak era Soeharto, tepatnya sejak 18 Februari 1998 saat PT Gag Nikel menandatangani Kontrak Karya Generasi VII bersama konsorsium BHP Billiton dan PT Aneka Tambang.Menurut Ignasius Jonan, sejak era Soeharto hingga era Jokowi, jejak izin tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat menunjukkan adanya kesinambungan regulasi dan kegiatan yang berjalan sesuai ketentuan. Wilayah konsesi seluas 13.136 hektare ini menjadi titik awal legalisasi tambang di Pulau Gag yang terus dikelola dan diawasi oleh pemerintah hingga saat ini.Ignasius Jonan menuliskan komentarnya terkait polemik tambang nikel Raja Ampat ini di unggahan akun Instagram @brorondm usai heboh Menteri Bahlil mengatakan bahwa izin tambang nikel tersebut diberikan oleh Menteri ESDM sebelumnya.Dalam pernyataannya, Jonan juga menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang jejak izin tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan pelestarian lingkungan dari era Soeharto hingga pemerintahan Jokowi yang terus melanjutkan pengawasan ketat di kawasan tersebut.Ia menjelaskan pula bahwa di era Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 41/2004 yang memberikan dispensasi kepada 13 perusahaan tambang, termasuk PT Gag Nikel, untuk tetap beroperasi di hutan lindung.Dispensasi ini diberikan meskipun pada 1999 UU No. 41 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan lindung tidak boleh ditambang secara terbuka. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kontrak sebelum UU tersebut diberlakukan.Kemudian, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), PT Gag Nikel semakin mengukuhkan legalitasnya dengan memperoleh Izin Lingkungan dan Persetujuan Kelayakan Usaha Tambang.Selanjutnya, pada 4 Agustus 2014, Kementerian ESDM mengeluarkan persetujuan studi kelayakan, dan pada tahun 2015, perusahaan ini juga mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), meskipun izin ini disahkan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.Pada masa pemerintahan Joko Widodo, tepatnya 30 Desember 2017, diterbitkan Izin Operasi Produksi melalui SK Nomor 430.K/30/DJB/2017 oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Hingga akhirnya aktivitas produksi tambang nikel di Pulau Gag mulai berjalan penuh pada 2018.Namun pada Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan investigasi terhadap aktivitas tambang di Pulau Gag dan menemukan indikasi pelanggaran lingkungan. Karena itu, izin operasional PT Gag Nikel dibekukan sementara untuk evaluasi ulang.Pernyataan Jonan perihal tambang nikel di Raja Ampat ini pun ramai dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit warganet yang menyayangkan hingga mengkritik keputusan Jonan yang memberi izin tambang tersebut di masa dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.Seperti kritikan yang dilayangkan akun @ninukwidhosari."Sy piker tadi nya pak @ignasius.jonan salah satu Menteri tebaik.. sy masih berharap Pak Jonan baik.. mungkin dia terpaksa memberi izin tambang nikel karena tekanan dari Presiden saat itu @saverajaampat @saveindonesia," komentar @ninukwidhosari, dikutip Minggu, 8 Juni 2025.<figure class="image"><img src="https://reqnews-storage-pro.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/2025/06/KN1aeAbSMN69KgS6MpDTDVQQRnGye2hAW7wwAVHY.jpg"></figure>Namun komentar tersebut justru dijawab dengan pernyataan yang agak kontroversial oleh Ignasius Jonan hingga ramai menuai sindiran warganet lainnya."@ninukwidhosari saya tidak marah hanya saya tidak suka orang yg berkomentar tanpa paham urusannya. Memang saya tidak peduli dgn negara ini? emang kontribusi nyata anda apa ya selama ini? maaf sy tdk mengikuti," jawab Jonan.<figure class="image"><img src="https://reqnews-storage-pro.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/2025/06/uYWA9zRfRNfwPdV22EGAIyVNIqM4VJhJEtpvuLKL.jpg"></figure>&nbsp;

Tanggapi Bahlil, Eks Menteri ESDM Ignasius Jonan Angkat Bicara Soal Izin Tambang Nikel Raja Ampat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi