JAKARTA, REQnews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87682/hakim-menangani-kasus-agnes-mo-dilaporkan-ke-bawas-mahkamah-agung">Mahkamah Agung</a> (MA) akhirnya resmi melarang ekspor pasir laut.Pada 2 Juni 2025, MA secara resmi memutuskan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/64940/sempat-dilarang-jokowi-terbitkan-aturan-baru-soal-izin-ekspor-pasir-laut">ekspor pasir laut </a>bertentangan dengan Pasal 56 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menekankan perlindungan lingkungan laut.MA pun memerintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut PP 26/2023.MA menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) dalam PP 26/2023 tidak sah dan memerintahkan presiden mencabutnya karena dibentuk tanpa dasar hukum.Diketahui, kemunculan PP 26/2023 membuka Kembali ekspor pasir laut setelah sebelumnya dilarang sejak tahun 2003. Aturan tersebut dinilai terburu-buru an berpotensi merusak lingkungan, khususnya ekosistem laut.MA menilai bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut harus ditujukan untuk rehabilitasi dan perlindungan ekosistem, bukan komersialisasi. Penjualan pasir laut dinilai sebagai langkah tergesa-gesa dan berisiko merusak keseimbangan pesisir dan laut.Terkait putusan MA ini, <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/81129/kementerian-kelautan-perikanan-dan-wwfindonesia-teken-kerjasama-baru-untuk-wujudkan-sektor-kelautan-dan-perikanan-berbasis-ekonomi-biru">Menteri Kelautan</a> dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan respons. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan tersebut."Kalau itu, kita kan harus patuhi," ujar Trenggono, dikutip Jumat, 27 Juni 2025.Lebih lanjut, ia mengatakan akan menindaklanjuti putusan MA tersebut dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Mengingat ekspor pasir laut melibatkan lintas sektor seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan. &nbsp;

MA Resmi Larang Pemerintah Ekspor Pasir Laut, Presiden Harus Cabut PP 26/2023!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi