JAKARTA, REQnews - Pihak <a href="https://www.reqnews.com/read/news/82995/kantor-media-dibakar-polresta-bogor-didesak-segera-usut-tuntas#google_vignette">Polres Bogor</a> didesak untuk menghentikan proses hukum terhadap panitia dan peserta acara gathering "Big Star Got Talent" yang digelar di Puncak, Bogor pada 21-22 Juni 2025 lalu.Pasalnya, tidak ada bukti yang memastikan jika event tersebut adalah pesta seks seperti yang dituduhkan."Mereka salah apa? mereka korban," kata Daniel Awriga, Direktur Human Rights Working Group (HWRG), dikutip Rabu, 9 Juli 2025.Sebelumnya diberitakan, kepolisian bersama ormas melakukan<a href="https://www.reqnews.com/read/news/86407/wanita-jadi-tameng-saat-polisi-lakukan-penggerebekan-di-kampung-narkoba-bangsal"> penggerebekan</a> acara "Big Star Got Talent" pada Minggu, 22 Juni 2025 sekitar pukul 01.00. Polisi menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan lantaran adanya laporan dari masyarakat soal dugaan pesta seks.Padahal, menurut pigak panitia penyelenggara, acara tersebut hanya diisi dengan game dan kompetisi menyanyi. Namun, karena para pesertanya dari komunitas gay sehingga diduga menjadi sebab upaya <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/87544/jatam-sebut-selama-kepemimpinan-sherly-tjoanda-kriminalisasi-dan-kerusakan-ekologi-di-maluku-utara-meningkat">kriminalisasi</a>.Disebutkan, polisi melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang mereka. Sebanyak 75 orang kemudian ditangkap, dibawa ke Polres Bogor, dan diperiksa tanpa dasar.Yosua Octavian, pengacara publik LBH Masyarakat mengatakan, polisi melanggar prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)."Perlu diingat penggeledahan, penyitaan, dilakukan dalam rangka penyidikan. Yang mana, ketika sudah ditemukan terduga pelaku, dalam bahasa KUHAP adalah tersangka," kata Yosua saat konferensi pers di LBH Masyarakat.Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana dalam acara gathering, tidak ada bukti yang mengarah pada aktivitas seksual maupun pornografi.Namun, penasihat hukum para korban, M Slamet menyayangkan polisi masih melanjutkan proses hukum."Tidak ada satupun perbuatan pesta seks itu, sangat tidak benar. Saya sangat menyesalkan, apa yang dilakukan oleh aparat Polres Bogor, yang terus memanggil kawan-kawan untuk dimintai keterangan, masih sebagai saksi hingga sekarang," ujar Slamet dari Inclusive Legal Center.Slamet menilai, polisi terkesan ingin menggiring agar ada tersangka. Pola yang sama terbaca dari kasus-kasus sebelumnya.Polisi juga dinilai melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM."Mereka tidak boleh melakukan penggeledahan secara berlebihan, apalagi mengakibatkan terganggunya hak privasi. Saya punya asumsi bahwa mereka tidak memahami, baik aturan secara hukum, general, KUHAP maupun spesifik di dalam internal mereka," kata Yosua.Sementara itu, terkait adanya temuan kondom, Yosua menegaskan, itu tidak bisa dijadikan bukti adanya pesta seks, pornografi, maupun perbuatan asusila."Apa salahnya seseorang membawa kondom? Kondom itu diatur dalam UU Kesehatan sebagai salah satu alat kesehatan. Itu bukan barang haram atau barang ilegal," ujarnya.LBHM bersama Koalisi Bantuan Hukum Menolak Diskriminasi mendesak proses hukum harus dihentikan karena ada cacat formil dan materiil di dalamnya."Kita sepakat bahwa kejahatan harus diusut, harus dicari pelakunya, dan dia harus mendapatkan proses hukum. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan, apa harus dilakukan pemrosesan. Oleh karena 'berbeda' apa ini menjadi masalah?," tandas Yosua.&nbsp;

Dituding Kriminalisasi dan Cuma Framing Negatif Media, Polisi Didesak Hentikan Proses Hukum Kasus Komunitas Gay 'Big Star Got Talent'

Berita Terkait

Berita Rekomendasi