JAKARTA, REQnews - Menjawab<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89560/menggema-di-jagat-maya-ini-12-poin-tuntutan-yang-diminta-rakyat-indonesia-pemerintah-diberi-waktu-hingga-5-september-2025"> tuntutan</a> 17+8 dari rakyat, <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89729/kabar-baik-tunjangan-dpr-bakal-dialihkan-insentif-guru-honorer-naik-jadi-rp-500-ribu">DPR </a>RI akhirnya mengumumkan 6 poin keputusan. Enam putusan tersebut merupakan hasil rapat dengan para ketua fraksi pada Kamis, 4 September 2025.Diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, keenam poin tersebut adalah sebagai berikut. Poin pertama yakni DPR RI akan menghentikan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89416/usai-kisruh-gaji-dpr-kini-heboh-tunjangan-rumah-dinas-dprd-dki-jakarta-capai-rp-70-juta-per-bulan">tunjangan</a> rumah bagi anggota DPR. Dengan kata lain, tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan tak akan diberikan lagi."Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," ungkap Dasco, dikutip Jumat, 5 September 2025.Poin kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja keluar negeri terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.Ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Tunjangan dan fasilitas itu meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.Keempat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya.Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai politik masing-masing. DPR RI pun meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.Keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.Putusan tersebut telah secara resmi ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.&nbsp;&nbsp;

Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, DPR Umumkan 6 Putusan Ini!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi