JAKARTA, REQnews - Wakil Menteri Hukum dan HAM<a href="www.reqnews.com/read/news/74267/yosi-andika-orang-dekat-eks-wamenkumham-eddy-hiariej-gugat-helmut-hermawan"> Eddy Hiariej </a>mengingatkan DPR agar pembahasan Rancangan Undang-Undang <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89789/kapan-ruu-perampasan-aset-disahkan-yusril-ihza-mahendra-masuk-prolegnas-20252026">(RUU) Perampasan Aset</a> tidak disikapi tergesa-gesa.Eddy menilai proses menuju pengesahan RUU tersebut masih Panjang dan akan penuh tantangan.Dalam rapat Panja di DPR pada Kamis, 18 September 2025 lalu, Eddy pun menyoroti soal penggunaan istilah perampasan aset. Menurutnya, dunia internasional tak mengenal istilah perampasan aset, melainkan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/79530/kaban-pa-kejagung-amir-yanto-ungkap-strategi-pemulihan-aset-negara-di-perusahaan-bumn">pemulihan aset.</a>“Instrumen internasional hanya mengenal asset recovery atau pemulihan aset, bukan perampasan aset,” ungkapnya, dikutip Selasa, 23 September 2025.Eddy memaparkan, hambatan utama dari RUU tersebut terletak pada aspek hukum. Selama ini Indonesia hanya memiliki mekanisme penyitaan aset berbasis putusan pidana (conviction based). Padahal, RUU ini menghendaki adanya penyitaan tanpa putusan pidana (non-conviction based).“Masalahnya, NCB ini sifatnya persilangan antara hukum pidana dan perdata. Jadi perlu hukum acara baru yang tidak sederhana,” jelasnya.Eddy berpendapat, RUU Perampasan Aset mestinya dibahas setelah revisi KUHAP dan KUH Perdata selesai. Namun, dia mendukung DPR untuk mulai membahas RUU Perampasan Aset pada 2025 karena harus menerima masukan dari berbagai pihak.“Tapi kami setuju dengan Baleg, bahwa kami mulai merintis dari tahun 2025, entah kapan selesainya kami butuh meaningful participation,” tandasnya.&nbsp;

RUU Perampasan Aset Dinilai Rumit, Wamenkumham Ingatkan DPR Tak Tergesa-gesa: Dunia Hanya Mengenal Pemulihan Aset

Berita Terkait

Berita Rekomendasi