JAKARTA, REQnews - Pemerintah mengambil langkah cepat pascamusibah yang terjadi di Pondok Pesantren<a href="https://www.reqnews.com/read/news/90583/62-kantong-jenazah-diterima-rs-bhayangkara-surabaya-korban-ambruknya-ponpes-al-khoziny"> Al Khoziny</a>, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Merespons insiden tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung membuka jalur hotline khusus bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren yang ingin berkonsultasi mengenai keandalan bangunan gedungnya. Layanan ini tidak terbatas untuk <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90583/62-kantong-jenazah-diterima-rs-bhayangkara-surabaya-korban-ambruknya-ponpes-al-khoziny">pesantren</a>, tetapi juga dibuka untuk panti asuhan, sekolah, maupun yayasan.Layanan konsultasi ini dapat diakses secara mudah melalui dua kanal. Pertama, melalui telepon di nomor 158 yang beroperasi pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 08.30–16.00 WIB. Kedua, melalui WhatsApp Center di nomor 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”. Seluruh layanan konsultasi dan pendampingan ini diberikan tanpa memungut biaya alias gratis, sebagai wujud dukungan konkret pemerintah terhadap para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89144/libatkan-2000-orang-kementerian-pekerjaan-umum-gelar-jalan-sehat-dan-festival-merdeka-peringati-hut-ke-80-ri">Menteri PU, Dody Hanggodo</a>, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sistem keamanan pada bangunan pendidikan keagamaan. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya izin dan kelayakan teknis sebuah bangunan di seluruh Indonesia.“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” ujar Menteri Dody.Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya pembinaan bangunan gedung secara nasional yang lebih luas. Fokus utamanya adalah lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang pada umumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat.Tidak hanya pendampingan, Kementerian PU juga menyiapkan dukungan untuk renovasi dan rekonstruksi. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi pesantren yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki tingkat risiko tinggi, terdiri lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa melibatkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” tambah Menteri Dody.Secara lebih terperinci, hotline Kementerian PU melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama adalah konsultasi keandalan bangunan, yang mencakup bangunan sederhana (luas &lt;500 m², maksimal dua lantai) dan bangunan tidak sederhana (&gt;500 m², lebih dari dua lantai). Prioritas pada layanan ini diberikan bagi pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.Jenis konsultasi kedua adalah pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan. Layanan ini juga mencakup pendampingan penuh bagi pondok pesantren yang sedang dalam proses atau berencana mengajukan perizinan tersebut.“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” tegas Menteri Dody.Sebagai rencana tindak lanjut jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment atau penilaian sampel keandalan bangunan pondok pesantren hingga Desember 2025. Kegiatan ini akan menyasar delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.Dari total provinsi tersebut, akan dipilih sedikitnya 80 pondok pesantren sebagai sampel. Sampel ini akan mencakup bangunan yang sudah lama berdiri maupun yang saat ini tengah dalam proses pembangunan atau renovasi. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan infrastruktur pendidikan di seluruh negeri.Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Pasca Insiden Al Khoziny, Kementerian PU Buka Layanan Hotline 158 untuk Bangunan Pesantren/Sekolah/Panti Asuhan/Yayasan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi