JAKARTA, REQnews - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid angkat bicara menanggapi kasus sengketa lahan antara Jusuf Kalla dan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).Diketahui sebelumnya, JK menuding adanya praktik afia tanah dalam kasus sengketa lahan milik Hadji Kalla dengan GMTD. Jusuf Kalla menyebut bahwa proses eksekusi lahan tersebut oleh PN Makassar adalah tidak sah.Diungkap JK, sertifikat lahan seluas 16,4 hektar itu dimiliki Hadji Kalla sejak 1993 (30 tahun). Namun anehnya, malah diputuskan dimenangkan GMTD oleh Pengadilan Negeri Makassar.“Nanti seluruh kota (Makassar) dia akan merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-maini, apalagi yang lain,” ujar JK, dikutip Kamis, 6 November 2025.“Dia bilang eksekusi. Di mana eksekusi? Kalau eksekusi mesti di sini (di lokasi). Syarat eksekusi itu ada namanya constatering, diukur oleh BPN yang mana. Yang tunjuk justru GMTD. Panitera tidak tahu, tidak ada hadir siapa, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu pasti tidak sah,” lanjut JK.Merespons kasus ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid pun langsung turun tangan."Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering," kata Nusron.Nusron Wahid pun telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi lahan tersebut.Ia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah persoalan terkait tanah itu. Pertama, soal gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla."Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja," tandasnya.&nbsp;

Lahan 16 Hektar Milik Jusuf Kalla Diserobot GMTD, Menteri ATR/BPN Gercep Kirim Surat ke PN Makassar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi