JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada upaya penghilangan barang bukti dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang melibatkan perusahaan Maktour Travel.KPK pun mengklaim jika sudah mengetahui pihak yang diduga menjadi inisiator upaya penghilangan barang bukti tersebut."Tentunya siapa yang memerintahkan, siapa yang meminta kepada staf-staf di MK Tour untuk melakukan penghilangan jejak dokumen itu kami sudah kantongi," ungkap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dikutip Sabtu, 17 Januari 2026.Pada 14 Agustus 2025, KPK menemukan indikasi penghilangan barang bukti tersebut ketika menggeledah agen perjalanan atau travel haji dan umrah.Lebih lanjut, KPK akan mempertimbangkan pengenaan unsur ancaman pidana, jika terbukti terjadi upaya perintangan penegakan hukum atau obstruction of justice dalam kasus korupsi kuota haji ini.Seperti yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dimana, dalam aturan tersebut terdapat ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."Apakah itu kemudian masuk ranah perintangan penyidikan, itu masih akan didalami, karena nanti berkaitan juga dengan peran-peran yang bersangkutan pada perkara pokoknya," tandas Budi.&nbsp;

Diduga Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti Kasus Korupsi Kuota Haji, Begini Penjelasan KPK

Berita Terkait

Berita Rekomendasi