JAKARTA, REQnews - Beberapa waktu belakangan tindakan takedown berita atau menghapus pemberitaan yang diterbitkan oleh perusahaan media massa sedang menjadi sorotan.&nbsp; Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC), Wahyudi El Panggabean menyebut bahwa tindakan tersebut bisa terancam pidana.&nbsp; "Untuk itu, saya menyampaikan agar Anda berhati-hati dengan ini. Sebab, Undang-Undang Pers sebagai lex specialis dalam kinerja pers di Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia tidak membenarkan tindakan takedown berita," kata Wahyudi dalam unggahannya di akun TikTok pribadinya dikutip pada Senin 13 April 2026.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa berita yang boleh dihapus yaitu jika menyangkut dengan SARA (Suku, Ras, dan Agama), masa depan anak, kesusilaan dan pengalaman traumatik korban.&nbsp; "Jika Anda melakukan di luar ini, Anda bisa kena ancaman pidana Pasal 18 Undang-Undang Pers, yaitu 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta," kata dia.&nbsp; Wahyudi menjelaskan bahwa tindakan penghapusan berita biasanya berasal dari pihak yang merasa dirugikan atau terancam atas pemberitaan yang dipublikasikan.&nbsp; "Atau sebaliknya, wartawan yang sengaja menggiring agar datang pihak yang diberitakannya untuk menemuinya guna memohon takedown berita untuk menerima imbalan berupa uang dan sebagainya," katanya.&nbsp; Namun, ia mengatakan bahwa jika terjadi tindak pidana misalkan kasus suap atau pemerasan untuk mendaoatkan sejumlah uanh dalam hal pemberitaan, maka pihak Dewan Pers tak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.&nbsp; "Itu pidana umum, dan terus terang Dewan Pers tidak mempunyai ranah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pidana umum," ujarnya. &nbsp;

Hapus Pemberitaan Bisa Dipidana? Begini Penjelasannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi