JAKARTA, REQnews &ndash; Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
&nbsp;
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan ini terlebih dahulu:
&nbsp;
<ul>
<li>bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek pendidikan, wajib berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.</li>
<li>berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan walikota termasuk wakilnya.&nbsp; Mampu untuk beraktivitas secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.</li>
<li>berdasarkan historis, tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.</li>
<li>mengenai hak atas individu dimaksud, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan menyerahkan daftar kekayaan pribadi.</li>
<li>calon individu dimaksud tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan maupun secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Aspek finansial lain ialah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.</li>
<li>individu tersebut belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama maupun pada daerah yang sama. Serta belum pernah berhenti dari jabatannya di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.</li>
<li>apabila calon individu tersebut ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa, jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, maka calon individu tersebut wajib untuk mengundurkan diri.</li>
</ul>
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Tidak Mudah, Ternyata Syarat Jadi Gubernur, Bupati dan Walikota Sangat Banyak

Berita Terkait

Berita Rekomendasi