Kamis, 10 Oktober 2019 – 18:49 WIB

Materi Kuliah Tata Usaha Negara Hendry Julian Noor untuk Jaksa Agung Prasetyo

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Hendry Julian Noor menyebutkan Jaksa Agung M Prasetyo sebagai pejabat pemerintahan dan/atau pejabat tata usaha negara, terikat dan wajib tunduk, serta melaksanakan apa yang menjadi putusan PTUN. Di mana ancaman sanksi administratif akan dapat diterapkan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, tanpa terkecuali. Sebabnya, sifat dari putusan PTUN adalah erga omnes, mengikat ke semua pihak, termasuk di luar pihak yang bersengketa. Kasus yang menimpa jaksa Chuck Suryosumpeno ini pun dapat menjadi dasar untuk “atasan” menerapkan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintahan dan/atau pejabat tata usaha negara. "In casu a quo, termasuk terhadap Presiden sebagai Kepala Eksekutif atau bahkan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif harus “memaksa” Jaksa Agung untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali," kata Hendry.

Penulis: REQtv