BPK atau BPKP yang Berhak Menetapkan Kerugian Negara?

Jumat, 20 September 2019 – 18:00 WIB

Cover buku Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (doc: bukalapak.com)

Cover buku Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (doc: bukalapak.com)

JAKARTA, REQnews – Kamu tentu sudah tahu kalau kasus korupsi membuat negara banyak merugi. Tapi, kamu tau gak lembaga negara mana yang berhak menilai dan menetapkan kerugian negara? BPKP atau BPK?

Nah, untuk bisa tau lebih jauh, kamu perlu cari referensi yang banyak soal topik ini. Salah satunya adalah membaca buku yang berjudul “Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”.

Buku yang berisi 214 halaman ini, patut dijadikan koleksi lantaran membahas dan memberikan jawaban dengan cukup baik soal kewenangan lembaga negara yang bisa menilai dan menetapkan kerugian negara. Sekaligus menjelaskan soal posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasus korupsi.

Buku ini diterbitkan oleh Buku Pendidikan Deepublish. Terdiri dari beberapa bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi di indonesia saat ini.

Bab keempat membahas tentang kelemahan pelaksanaan tugas dan wewenang bpkp dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi di indonesia saat ini dan bab terakhir rekonstruksi ideal tugas dan wewenang bpkp dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi berbasis nilai keadilan.

Di sini sang penulis Sarbudin Panjaitan menjelaskan bahwa pada prakteknya penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menentukan kerugian negara adalah auditor dan saksi ahli dari BPKP bukan dari BPK.

Padahal berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang berwenang untuk menilai dan menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi adalah BPK, bukan BPKP. Keadaan tersebut telah menimbulkan perdebatan hukum di kalangan para ahli hukum pidana di Indonesia baik pada saat persidangan tindak pidana korupsi maupun dalam media massa.

Untuk tau lebih lengkap, silahkan cari dan dijadikan bahan bacaan di waktu senggang. Semoga bermanfaat! (Binsasi).