Menakar Aktualisasi Hukum Indonesia dari Kacamata Thomas Aquinas

Minggu, 13 Oktober 2019 – 19:30 WIB

cover buku Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas (doc: hidupkatolik.com)

cover buku Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas (doc: hidupkatolik.com)

JAKARTA, REQnews - Tak sedikit pelaksanaan hukum di Indonesia dewasa ini saling bertentangan dengan delik ketentuan dan prosedur pelaksanaanya. Begitu pun dengan sistem politik di tanah air terkesan lebih condong kepada kepentingan segelintir orang, sementara nasib rakyat kecil malah terabaikan.

Ini menjadi alarm peringatan bagi para penegak hukum dan politisi untuk merefleksikan segala bentuk putusan yang dilakukan selama ini. Pertanyaannya, apakah telah berjalan sesuai dengan koridor yang benar? Atau malah masih berat sebelah?

Artinya, pemahaman soal esensi hukum dan kebijakan politik yang pro rakyat perlu ditegakkan kembali. Nah, melalui buku “Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas” setebal 355 halaman ini bisa menjadi kompas bagi para praktisi hukum dan politik di Indonesia.

Seperti diketahui, Thomas Aquinas (1224-1274) tampil sebagai tokoh terdepan yang menggagas esensi politik dan hukum pada zamannya. Politik maupun hukum dalam pemikirannya memiliki satu tujuan yang disebut sebagai bonum commune atau kebaikan bersama.

Kondisi itu terjadi dikarenakan politik dan hukum selalu berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Asal tahu saja, buku ini ditulis oleh Pastor Simplesius Sandur CSE, seorang dosen Sekolah Tinggi Katolik Seminari Santo Yohanes Salib Kalimantan Barat.

Dalam buku ini menjelaskan bahwa hukum dalam pandangan Aquinas tidak melulu dipandang sebagai suatu kekuatan untuk menghukum. Namun, dalam arti terdalam dilihat sebagai suatu perintah akal budi (ordo rationis).

Akal budi adalah aturan dan ukuran (regula et mensura) tindakan manusia. Kebaikan yang menjadi akhir dari hukum berkaitan dengan kebenaran. Kebaikan itu haruslah kebaikan yang benar, bukan hanya kelihatannya baik.

Inilah wilayah kerja hukum terutama hukum kodrat sebagai perintah akal budi praktis. Hukum ini menjadi dasar dari semua hukum positif. Hukum positif yang berlawanan dengan hukum kodrat bukanlah hukum dalam arti yang sesungguhnya.

“Lakukan yang baik, tolaklah yang jahat” menjadi prinsipnya yang utama. Prinsip ini mendesak manusia untuk mengingini, mencari dan mengejar kebaikan dan menjauhi kejahatan.

Hal ini berarti kejahatan tidak pernah dipandang sebagai kebaikan dalam waktu yang sama. Ini adalah prinsip non-kontradiksi dalam ranah etika. Pembunuhan – apa pun bentuknya – selalu merupakan kejahatan dan tidak pernah dilihat sebagai suatu kebaikan. Dalam hal ini hukum kodrat menjadi dasar dari etika.

Romo Armada Riyanto CM, dalam kata pengantar mangatakan, aktualisasi filsafat Aquinas untuk pergulatan hukum di tanah air bukan hanya berada dalam tataran konsep semata, melainkan juga berkaitan dengan realisasi di dunia nyata. Ia mengatakan bahwa saat ini, banyak pelaksanaan hukum saling bertentangan, baik dalam delik ketentuan dan prosedur pelaksanaanya.

Armada pun merekomendasikan agar buku ini boleh dikoleksi bagi para praktisi filsafat dan hukum di Indonesia. Kemudian bila bicara soal gagasan Aquinas soal politik.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Kanisius (2019) ini, menjelaskan bahwa gagasan tersebut berangkat dari ide dasar Aristoteles tentang manusia sebagai zõon politikón (makhluk yang berpolitik).

Bagi Thomas Aquinas, etika dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti halnya dalam Aristoteles. Politik mengandaikan etika agar dapat berjalan dalam koridor yang sesungguhnya untuk mencapi kesejahteraan bersama.

Karya politik Thomas, sesungguhnya masih berbicara banyak untuk zaman kita, ketika banyak politikus terjebak dalam pandangan politik Machiavelian yang menyangkal secara tegas hadirnya etika dalam politik.

Semoga bisa menjadi koleksi pada rak buku anda!

(Binsasi)