"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang berat,"
Riza menerangkan, pihaknya akan menggandeng Kementerian PUPR untuk anggaran pemasangan turap atau sheet pile. Dia berharap tahun ini semua pembangunan turap-turap itu dapat terlaksana dengan baik.
Politisi Gerindra itu menegaskan, ancaman sanksi yang akan dijatuhkan bisa berupa pencabutan izin usaha kafe RM dan tempat hiburan lain yang nekat buka selama PSBB.
Masyarakat tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19. Karena selain sudah disiapkan, hal ini adalah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, Widyastuti mengatakan pimpinan Jakarta tersebut belum bisa divaksin karena merupakan penyintas COVID-19.
Sampai sekarang Perda APBD belum mendapatkan penomoran. Belum lagi APBD DKI 2021 yang masih perlu evaluasi hasil dari catatan Kementerian Dalam Negeri.
.jpg&w=500&h=280&zc=1)