Jika sebelumnya LHKPN milik pejabat negara yang diungkap KPK ada yang memiliki Rp 8 triliun, yaitu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tahir. Kini giliran LHKPN pejabat di MK.
Dilihat di elhkpn.kpk.go.id, dari 6 Fraksi di DPRD DKI yang kepatuhan LHKPN-nya rendah, baru Fraksi PPP dan PSI yang sudah 100 persen. Dan, yang paling rendah yakni Fraksi NasDem.
KPK menyebutkan 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaporkan tidak akurat. Banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan hartanya.
Dalam grafik yang ditunjukkan oleh Pahala, sebanyak 58 persen Menteri hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. 26 persen Menteri bertambah kurang dari Rp 1 miliar.
saat ini tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh anggota DPR mengalami penurunan. Pasalnya, dari kewajiban laporan 569 baru 330 yang melaporkan. Sementara sisanya sebanyak 239 belum melaporkan.
%20KPK%20Yudi%20Purnomo.jpg&w=173&h=108&zc=1)
.jpg&w=173&h=108&zc=1)
.jpg&w=173&h=108&zc=1)
