Selain itu, Jokowi meminta masyarakat selalu memperhatikan peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta aparat di daerah.
Menurutnya, tudingan itu tidaklah berdasar karena aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Presiden pun tak bisa begitu saja mengubah isi UUD tersebut.
Selain merampas hak rakyat untuk menentukan pilihan calon pemimpin mereka, netralitas pejabat juga dapat jadi problem lain terkait legitimasi hasil Pemilu 2024.
Nantinya, presiden akan menunjuk ratusan Pj Gubernur untuk melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang habis lantaran pemilihan kepala daerah selanjutnya baru digelar pada 2024.
Amien beralasan, hingga saat ini Jokowi belum mengucapkan satu patah kata pun terkait tindakan Moeldoko. Menurut Amien, kini banyak pihak yang mendesak Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatan KSP.
.jpg&w=173&h=108&zc=1)
