Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Retiza Evaning Mahadewi, S.H.,  M.H., L.L.M.

Retiza Evaning Mahadewi, S.H., M.H., L.L.M.

Praktisi Hukum REQnews

  • Dear REQnews dan praktisi hukumnya, semoga tetap menjadi media penyambung aspirasi keadilan rakyat Indonesia

    Saya Arifin, mau bertanya tentang persoalan utang piutang nih. Beberapa bulan yang lalu KTP saya dipinjam oleh teman untuk pendukung syarat meminjam uang pada salah satu perusahaan pinjaman online. 

    Katanya saya hanya akan dijadikan guarantor dan tidak akan ada dampak hukum apapun akibat dari pinjaman teman saya itu. Sebagai sahabat, mengamini permintaan itu. 

    Namun selang beberapa hari, rumah saya kedatangan beberapa pria yang mengaku sebagai Debt Collector dari perusahaan pemberi pinjaman online tempat teman saya meminjam. 

    Mereka memberitahu bahwa teman saya sdh beberapa kali telat membayar! 

    Alhasil para debt collector itu sering menghantui kehidupan saya dengan teror untuk menagih utang teman saya tersebut. Walaupun saya sudah temui dan katakan bahwa saya tidak ada kaitannya dengan pinjaman teman saya itu. 

    Mereka memang tidak melakukan pemukulan atau merusak barang barang saya tapi mereka bilang akan tetap menunggu dan mengikuti saya sampai pinjaman yang telat itu terbayarkan. 

    Mereka bilang tidak peduli siapa yang bayar, saya atau teman saya. Apesnya, teman saya ternyata pindah alamat kontrakan dan tidak memberitahu dimana. HP nya juga tidak pernah diangkat jika ditelpon. Dia seakan lenyap begitu saja. 

    Ada dua pertanyaan untuk praktisi hukum di REQnews, apa yang harus saya lakukan sekarang? 

    Dan apa konsekuensi seseorang yang menjadi guarantor pada proses pinjam meminjam uang? 

    Sebelumnya terima kasih REQnews! 


  • Sebelumnya saya ucapkan turut prihatin dengan kejadian yang menimpa bapak Arifin.

    Personal guarantee secara hukum termasuk kedalam kategori penanggungan utang yang dalam sistim hukum nasional kita diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1820-1850. Dalam pasal 1820 KUHPdt disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Secara umum perjanjian jaminan dapat dibagi menjadi tiga. Pertama adalah jaminan perorangan (personal guarantee), yang kedua adalah jaminan garansi (garansi bank), dan yang ketiga adalah jaminan perusahaan.

    Dalam artikel ini akan dibahas jaminan perorangan, terutama dalam kaitannya apabila debitor adalah sebuah perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat tiga pihak yang terkait dalam suatu perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur disini berkedudukan sebagai pemberi kredit, sedangkan debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman dana dari kreditur. Pihak ketiga adalah pihak yang akan menjadi penanggung utang kreditur kepada kreditur. Biasanya pihak ketiga ini adalah pihak yang mempunyai hubungan pribadi atau memiliki kepentingan ekonomi dalam usaha dari si debitur tersebut. Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debtur selama debitur tidak lalai dalam membayar utangnya. 

    Agar solusi yang diberikan dapat lebih tajam, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Bapak Arifin sebelum menentukan sikap atas permasalahan ini, yaitu : 

    1.Apakah Bapak pernah menandatangani surat pernyataan atau surat-surat lainnya sebagai Personal Guarantor atau Guarantor ? 

    2.Apakah KTP asli atau fotokopi KTP yang Bapak berikan kepada teman Bapak ? 

    3.Apakah ada pihak dari Kreditur yang mencoba menghubungi Bapak karena teman Bapak wanprestasi atau tidak membayar tagihannya ? Jika iya, sudah berapa kali pihak Kreditur menghubungi Bapak sebelum Debt Collector tersebut mendatangi Bapak ? 

    4.Apakah Bapak sudah mencoba menghubungi teman Bapak untuk diketahui keberadaannya ? 

    Hal-hal tersebut perlu bapak ketahui terlebih dahulu untuk mengetahui posisi Bapak saat ini di mata Kreditur tersebut, apakah Bapak memang ditunjuk sebagai Guarantor atau justru Bapak sebagai Debitur ? Sehingga, tindakan hukum yang kemudian dapat Bapak lakukan tidak semakin menyulitkan Bapak. 

    Perlu saya jelaskan mengenai kedudukan hukum personal guarantor di mata undang-undang yang berlaku di Indonesia, personal guarantor termasuk dalam kategori penanggungan utang yang diatur di dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

    Dalam Pasal 1820 KUHPerdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga (guarantor), demi kepentingan Kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan Debitur, bila Debitur tidak memenuhi perikatannya. Dalam arti lain, Guarantor berlaku sebagai penjamin yang bertanggung-jawab untuk memastikan Debitur memenuhi perjanjiannya atau membayar hutangnya. 

    Dengan mengetahui apakah benar Bapak berposisi sebagai Guarantor, maka sangat perlu untuk Bapak memastikan apakah ada dokumen atau surat-surat yang Bapak tanda-tangani terkait hal-hal yang menunjuk Bapak sebagai Guarantor ?

    Jika tidak ada, Bapak dapat melakukan tindakan hukum seperti melaporkan teman Bapak (Debitur) ke polisi atas dasar 263 (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat, yang berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

    Hal ini karena teman Bapak memalsukan surat keterangan atau pernyataan mengenai pengajuan Bapak sebagai Guarantor/ Debitur, terlebih lagi jika teman Bapak juga terbukti memalsukan tanda-tangan Bapak. Bahkan pihak Kreditur yang menggunakan surat keterangan tersebut pun dapat dipidana jika terbukti teman Bapak memalsukan surat dan tanda-tangan Bapak. Sehingga Kreditur secara tidak langsung akan kemudian fokus kepada teman Bapak yang menikmati kredit tersebut, bukan Bapak. Semoga saran yang praktis ini dapat membantu Bapak. 

    Sekian terima kasih. 





Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?