Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Retiza Evaning Mahadewi, S.H.,  M.H., L.L.M.

Retiza Evaning Mahadewi, S.H., M.H., L.L.M.

Praktisi Hukum REQnews

  • Dear REQnews,

     

    Nama saya Dhita Zulkarnain, saya bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan minyak dari luar negeri. Rencananya bulan ini saya menikah dengan seorang pria berprofesi sebagai pengusaha. Kami  sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Segala sesuatunya sudah kami persiapkan secara matang, bahkan kami sudah membuat rekening bersama. Setiap bulan saya mengisinya dengan 3/4 dari pendapatan saya karena yakin suatu ketika kami pasti bisa menggunakannya bersama. Saking semangatnya, saya lupa bahwa tabungan atas nama kami berdua dipegang oleh calon suami saya. Ya, saya pikir memang selayaknya ia yang bawa karena kelak akan menjadi kepala rumah tangga. Bahkan saat menyadari bahwa dia hampir tidak pernah mengisi tabungan kami. Saya masih berpikir positif, maklum namanya juga pengusaha, kan bisnis bisa naik turun, begitu pikir saya.

     

    Saat hari pernikahan semakin dekat, calon suami saya justru semakin jarang datang ke rumah. Dia selalu beralasan sibuk mencari kekurangan dana untuk biaya pernikahan kami (padahal dia tahu betul jika biayanya 100% ditanggung oleh orang tua saya yang kebetulan lebih berkecukupan dari pada orang tuanya).

     

    Malang ternyata tak dapat diraih, kemarin dia mengirimkan email dan menyatakan tidak dapat meneruskan hubungan kami!

    Ya, tepat 2 minggu sebelum perkawinan, calon suami saya pergi. Saya dan keluarga besar tentu sangat kaget. Kami menyebar beberapa orang untuk mencari tahu keberadaannya. Saya bingung, putus asa dan malu....

     

    Hanya logika dan iman saja yang membuat saya masih bisa berpikir jernih, sejujurnya hati saya sudah hancur...

     

    Calon suami saya pergi membawa lari uang tabungan kami yang saat ini mencapai sekitar Rp 1 miliar. Orang tuanya hanya mengatakan dia pamit untuk meraih kesuksesan tanpa tahu pergi kemana.

     

    Pertanyaan saya:

    1. Dapatkah saya melaporkan kasus ini ke polisi ?

    2. Menggunakan pasal apa ?

    3. Dapatkah saya melaporkan juga kedua orang tuanya?

    4. Bagaimana dengan Bank tempat kami menabung, apakah bisa diminta pertanggung jawabannya karena setelah saya cek, uang dalam tabungan sudah raib. Dia menandatangani chèque nya sendiri (memang speciment tanda tangan kami buat berdua atau sendiri sendiri), tapi bukankah Bank seharusnya menghubungi saya juga sebelum pencairan sebagai konfirmasi?

    5. Adakah solusi lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya?

     

    Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

     

  • Hai Dhita, permasalahan yang kamu alami ini mungkin sering terjadi di masyarakat dan tidak sedikit pihak yang tidak mengetahui apa yang dapat dilakukan lalu kemudian pasrah dengan keadaan yang dialami. Hal tersebut wajar, karena hukum positif di indonesia tidak mengatur secara gamblang mengenai “janji menikahi”.

     

    Masalah ini pun  tidak dapat dipandang sederhana karena memiliki beberapa elemen yang perlu dilihat satu persatu. Mengenai permasalahan ini, apabila Sdr Dhita Zulkarnan menginginkan tetap diadakannya perkawinan, maka ada beberapa konsep yang berbeda mengenai jaminan atas hal tersebut dapat dilaksanakan.

     

    Mengenai Janji Menikahi berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

    UU Perkawinan di Indonesia mengenal hal yang disebut sebagai “Perjanjian Perkawinan”, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan biasanya dibuat tertulis. Hal ini berbeda dengan ‘janji menikahi’ dimana selalu disampaikan secara lisan dan hal ini tidak diatur dalam UU Perkawinan. Lalu bagaimana jika seseorang berjanji untuk menikahi ? Putusan MARI No.552 K/Sip/1994 menghukum seorang pria yang bertindak melebihi batas norma dan kesusilaan setelah berjanji menikahi dan bertunangan dengan seorang wanita namun kemudian dibatalkan. MA akhirnya menghukum pria tersebut dengan pidana menyerang kehormatan susila, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan mengakibatkan luka berat karena pria tersebut telah melakukan hal-hal dimaksud. Maka, terlihat bahwa pidana dapat dijalankan apabila ada tindakan yang melanggar pidana.

     

    Mengenai Janji Menikahi berdasarkan KUHPerdata :

    Pasal 58 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

     “..janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tidak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung. Tuntutan ini baru kadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan terhitung mulai pengumuman kawin..”

     

    Hal ini memang mengandung 3 hal, yang pertama bahwa ‘janji menikahi’ tidak menimbulkan hak untuk menuntut di Pengadilan untuk dilaksanakannya perkawinan serta tidak menimbulkan hak utnuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji tersebut, kemudian yang kedua jika rencana perkawinan tersebut telah diumumkan maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut, dan yang ketiga hak untuk menuntut ini memiliki masa daluarsa selama 18 bulan sejak rencana perkawinan tersebut diumumkan. Namun dalam putusan MARI, MA seolah mendobrak pakem yang dirumuskan pada Pasal 58 KUHPerdata dengan menyatakan secara tegas bahwa dengan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah suatu perbuatan melawan hukum dan karena itu pula tergugat dalam perkara tersebut dihukum membayar ganti rugi kepada pengugat untuk pemulihan nama baik penggugat. Dan tidak sedikit perkara yang berkaitan dengan ’janji menikahi’ yang diputus pada MA dengan pandangan hukum yang progresif.

     

    Mengenai Janji Menikahi berdasarkan Adat :

    Berbeda dengan pengaturan UU Perkawinan dan KUHPerdata mengenai janji menikahi, dalam masyarakat yang masih kuat memegang prinsip dan hukum adat, tidak menepati janji menikahi bisa berakibat fatal. Permasalahan mengenai janji menikahi ini tidak hanya diributkan oleh pasangan calon suami-istri, namun juga keluarga besar dari pasangan calon suami-istri. Hal ini sering. menimbulkan perselisihan yang cukup pelik dianatra kedua belah pihak. Pada kasus yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan adat Biboki – Timor, dimana pihak laki-laki telah mengucapkan janji akan menikahi namun janji tersebut tidak ditepati sehingga dianggap melanggar adat pualeu manlu karena si laki-laki telah menghamili perempuan yang dijanjikan tersebut. Putusan MA dalam perkara ini masih dianggap kontekstual karena perlindungan terhadap si perempuan ditegakkan jika sudah ada tindakana atau dampak dari janji tersebut.

     

    Janji Menikahi di mata hukum saat ini ?

     

    Hingga tahun 2011, secara perdata, janji menikahi yang belum memiliki dampak yang dapat dibuktikan secara kuat masih belum dapat dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, hal ini didasarkan Putusan MA No.1860 K/Pdt/2011, dimana dalam pertimbangannya disebutkan bahwa “Judex Facti tidak salah menerapkan hukum selama si Penggugat (pihak perempuan) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat telah menyerahkan keperawanan kepada Tergugat (pihak laki-laki) karena Tergugat berjanji akan menikahi...” Bahkan dalam putusan ini, MA mengutip pernyataan Prof.Dr.Bagir Manan, SH, Mantan Ketua MA RI, bahwa apabila hukum dipertentangkan dengan rasa keadilan maka yang harus dimenangkan adalah rasa keadilan. Jadi, hal tersebut telah dianggap adil oleh MA.

     

    Dalam permasalahan yang dialami oleh Dhita Zulkarnaen, upaya hukum yang setidaknya dapat membantu untuk meminimalisir kerugian yang telah dialami dari Janji Menikahi dari pihak laki-laki adalah upaya hukum pidana dimana telah jelas Dhita Zulkarnaen selalu mentransfer uang ke rekening bersama yang dikuasai oleh pihak laki-laki, hal ini dapat dilaporkan ke polisi atas dasar penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena dengan serangkaian kebohongan untuk mengelabui Sdr Dhita sehingga membuat Sdr Dhita Zulkarnaen harus mengisi tabungan bersama tersebut, salah satunya dengan Janji Menikahi. Namun, hal ini perlu didukung dengan bukti-bukti kuat untuk dapat memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tersebut.     

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?