Retiza Evaning Mahadewi, S.H.,  M.H., L.L.M.

Retiza Evaning Mahadewi, S.H., M.H., L.L.M.

Praktisi Hukum REQnews

  • Dear Admin Tanya Jawab REQnews,

     

    Salam sejahtera,

     

    Nama saya Rizky Saputra Suparyadi, sejak 6 bulan yang lalu saya menggeluti bidang pekerjaan yang sebelumnya sama sekali tak pernah terpikirkan, yaitu YouTuber.

     

    Awalnya saya hanya coba-coba mempraktekan hasil kuliah di Fakultas Film dan Televisi pada sebuah Universitas, namun ternyata ketika saya upload banyak sekali yang suka dengan video saya. Respons yang membludak membuat saya mabuk kepayang.

     

    Tanpa saya duga, tawaran endorsement datang bertubi-tubi dan sekonyong-konyong uang dari iklan masuk ke rekening saya dengan tanpa permisi bagai air bah!

     

    Tentu saja semua itu menambah semangat saya untuk terus berkarya. Namun akhir-akhir ini ada yang mengganjal di hati dan pikiran sehingga semangat saya menjadi kendor. Terus terang hati saya menjadi galau melihat banyak YouTuber berbakat yang kemudian harus berurusan dengan pihak berwajib gegara ucapan atau konten yang sedianya menurut mereka adalah lelucon belaka namun ternyata menyinggung perasaan beberapa gelintir orang.

     

    Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih yang harus kami waspadai dalam memilih konten dan mengupload video agar tidak terjebloskan pada masalah hukum? Karena terus terang, kami para YouTuber paling ogah jika harus ribet berurusan dengan hukum. Panduan saya saat ini hanya media online REQnews, karena saya anggap bahasanya tidak kaku dan mudah dimengerti oleh orang yang awam hukum.

     

    Saya tunggu jawabannya dan terima kasih.

  • Perkembangan teknologi salah satunya dalam bentuk internet telah berdampak sangat siginifikan bagi dunia, dimana konsep globalisasi semakin menempatkan manusia untuk dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Perkembangan koneksi ini dalam bentuk komunikasi dan media pun sangat pesat.

     

    Oleh karenanya pada bulan April tahun 2008, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian juga dikenal sebagai Cyber Law. Bila dilihat garis besarnya, UU ITE telah mengakomodir beberapa terobosan baru, seperti diakuinya Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, alat bukti elektronik juga diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

     

    UU ITE tersebut berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam cakupan ITE baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia, selama perbuatan tersebut memiliki akibat hukum di Indonesia. Terlebih lagi bagi pengguna informasi elektronik salah satunya Youtuber. Sebabnya, UU ITE inilah yang perlu dipahami aturannya sehingga para Youtuber mengerti jenis informasi apa saja yang dilarang untuk disebarluaskan.

     

    Lalu, apa saja yang terdapat dalam UU ITE yang perlu dipahami oleh pengguna informasi elektronik salah satunya youtuber ?

     

    Tindak Pidana ITE

    Terdapat 20 jenis tindak pidana yang termuat dalam UU ITE, yaitu :

    1. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan.atau mmebuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1))
    2. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2))
    3. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau mencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3))
    4. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribuskan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4))
    5. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik (Pasal 28 Ayat (1))
    6. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuha individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 Ayat (2))
    7. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29)
    8. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun (Pasal 30 Ayat (1))
    9. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 30 Ayat (2))
    10. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 ayat (3))
    11. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain (Pasal 31 ayat (1))

     

    1. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 33 Ayat (2))
    2. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1))
    3. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2))
    4. Tindak pidana ITE yang melarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukkan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (Pasal 32 Ayat (3))
    5. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33)
    6. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
      1. perangkat kerasa atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s/d Pasal 33;
      2. Sandi lewat Komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan Itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan menfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s/d Pasal 33 (Pasal 34)

    Kecuali jika Tindakan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

    1. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hkum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35)
    2. Tindak pidana ITE yang melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 36)
    3. Tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s/d 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 37)

     

    Dalam pemilihan konten atau materi yang biasanya dirancang oleh Youtuber, seringkali materi tersebut bersinggungan dengan Pasal 27, 28 dan 30. Pada intinya, pemilihan materi yang dapat atau diperbolehkan untuk disebar-luaskan oleh Youtuber adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan penyebaran kebencian/ permusuhan berdasarkan SARA.

     

    Meskipun Implementasi dari Pasal 27 masih menuai pro dan kontra, namun akan lebih baik Youtuber dalam penyusunan materi/ kontennya memiliki guidelines pribadi untuk tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan yang disebutkan diatas, sebagai pencegahan hal-hal yang dapat berpotensi melanggar hukum, misalnya melakukan editing dan sensor setelah pengambilan video sebelum di upload video tersebut, meletakkan notifikasi disclaimer di awal video dan memberi batasan umur untuk menonton video tersebut jika diperlukan.

     

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?