Faksi Septian Mahargita SH

Faksi Septian Mahargita SH

Praktisi Hukum REQnews

  • Konsultan Hukum REQnews.com yang terhormat,

    Saya adalah pengusaha sebuah restoran di Bali.  
    Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak Negara ini dihantam pandemi yaitu tepatnya sejak bulan Maret 2020, dunia pariwisata terguncang dan hancur luluh lantak.  
    Apalagi Bali, yang sangat bergantung pada datangnya wisatawan.  
    Makin lama, kondisi tersebut terus memburuk dan mematikan seluruh sendi bisnis yang sangat bergantung pada kedatangan wisatawan. 

    Restoran yang saya miliki juga sangat terpukul, hari-hari pengunjung semakin berkurang dan bahkan akhir-akhir ini malah sepi sama sekali. 

    Usaha restoran yang saya dirikan 5 tahun lalu, menaungi nasib 7 orang karyawan dan 2 koki. Semua terkena imbasnya. Kalau tahun lalu saya masih sanggup pinjam uang kanan kiri untuk membayar gaji mereka, kini saya tidak mampu lagi.  

    Hutang saya sudah menumpuk dan nyaris jatuh tempo pada waktu bersamaan. Saya ingin menjual aset saya yang tertinggal, yaitu restoran.  

    Namun saya juga bingung karena uang penjualannya (jika laku terjual) akan saya gunakan untuk membayar hutang tetapi tidak akan cukup bila harus membayar pesangon bagi karyawan dan koki. 

    Beberapa teman menyarankan untuk melakukan ‘furlough’, namun saya tidak tahu apa dan bagaimana furlough itu serta dasar hukumnya. 

    Mohon penjelasan dari Konsultan Hukum, sehingga saya tidak salah langkah. 

    Terima kasih. 

  • Kami turut prihatin atas kondisi restoran yang bapak/ ibu alami. Untuk menjawab pertanyaan bapak, sebelumnya kami akan memberikan penjelasan mengenai Furlough, bagaimana menerapkan Furlough, dasar hukum Furlough serta tindakan yang dapat diambil terhadap pegawai restoran bapak/ ibu.

     

    Furlough atau cuti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan “dictionary cambridge, furlough is a period of time that a soldier, worker, or prisoner is allowed to be absent, especially to return temporarily to their own home. A period of time when a company a company stops employing someone, usually temporarily, because the company does not have enough money or enough work”.

     

    Furlough atau cuti ini telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberi waktu cuti kepada pekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

     

    Pekerja yang diberikan cuti, berhak atas upah penuhnya yaitu gaji pokoknya dan tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang diperhitungkan berdasarkan kehadirannya di tempat kerja perhari seperti tunjangan makan dan transportasi.

     

    Apabila restoran bapak/ibu kesulitan dalam pemasukan sehingga tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi pandemi Covid-19, karena akibat pembatasan aktivitas di lingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya omzet atau penghasilan keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut Perusahaan dapat mengajukan upaya penangguhan pembayaran upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh pihak perusahaan telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi.

     

    Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas apabila ada perusahaan tidak sanggup membayar upah pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum, maka perusahaan tersebut wajib membuktikannya dengan membuka Laporan Keuangan Perusahaanya dan mengajukan upaya penangguhan upah kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi.

     

    Jika upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka Gubernur akan menuangkannya dalam penetapan Keputusan Gubernur. Bila sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, maka Perusahaan dapat membayar  upah pekerjanya di bawah standar Upah Minimum. Meski begitu, perusahaan diwajibkan membayarkan selisih kekurangan pembayaran upah pekerja sesuai UMP tersebut di tahun berikutnya.

     

    Sekian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?