Faksi Septian Mahargita SH

Faksi Septian Mahargita SH

Praktisi Hukum REQnews

  • Assalamualaikum, 

    Saya mohon masukan dari konsultan REQnews.com agar dapat segera menyelesaikan permasalahan yang sangat berat ini.

    Awal permasalahan ini sesungguhnya terjadi sejak suami saya berhenti bekerja. Sementara hidup harus tetap berjalan dengan dua orang anak remaja dan orang tua yang juga tinggal bersama kami tentu membutuhkan biaya yang tidak ringan.

    Suami yang usianya sudah tidak muda lagi, tentu mengalami kesulitan saat harus mencari pekerjaan baru, karena perusahaan lebih mencari tenaga muda yang baru lulus kuliah.

    Saat mengisi waktu luanng, tanpa sengaja saya menemukan situs- situs pinjaman yang bisa memberikan utang tanpa jaminan apa pun. Itulah awal saya mengenal pinjaman online (pinjol) yang akhirnya melilit saya. Mengingat kebutuhan yang bertumpuk dan rasa malu karena terlalu sering meminjam uang pada saudara, maka saya bernikan diri berhutang pada pinjol.

    Singkat cerita, awalnya saya masih bisa bayar tepat waktu, walaupun harus gali lubang tutup lubang. Namun, tanpa terasa pinjaman-pinjaman itu semakin memberatkan dan seperti tidak akan pernah berakhir. Akhirnya saya dan suami sering bertengkar.

    Pernah suatu ketika kami mencoba melunasi utang yang berkisar Rp 25.000.000 itu. Namun karena kebutuhan sehari-hari tidak dapat dihindari, maka saya kembali pinjam ke beberpa pinjol. Kini saya benar-bennar putus asa dengan bunga-bunga pinjol yang semakin hari semakin mecekik leher. Rasanya saya mulai kesulitan membayar, dan operator pinjol-pinjol tersebut selalu melakukan teror untuk menyebarkan data dan akan menagih semua kontak saya.

    Pada saat saya minta perpanjangan waktu, mereka menolak. Operator-operator itu mulai menagih utang saya ke semua kontak dengan cara mengirimkan SMS. Tidak hanya itu, mereka bahkan menelpon anak-anak dan orang tua saya. Mereka jadi malu, trauma dan ketakutan. Tapi para operator pinjol yang manis saat kita hendak mengajukan utang berubah menjadi sangat kejam.

    Saya benar-benar kapok, namun sata tudak tahu apa yang harus saya lakukan.
    Saya sungguh berharap konsultan REQnews.com dapat membantu masalah saya.
    Terima kasih.


    Purwokerto, 12 Maret 2020


    Wassalam,
    Ny. Handayani Setyaningsih

  • Dear Ny. Handayani Setyaningsih

    Kami turut prihatin atas kesulitan yang keluarga ibu hadapi. Untuk menjawab pertanyaan ibu, kami mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau elektronik yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) .

    Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet1.

    Sementara menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding)2.

    Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan3.

    Mengenai jatuh tempo, besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diatur dalam perjanjian (dalam hal ini perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman).

    Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasi teknologi informasi meliputi:

    1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan

    2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

    Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik4.

    Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat5:

    1. Nomor perjanjian;

    2. Tanggal perjanjian;

    3. Identitas para pihak;

    4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

    5. Jumlah pinjaman;

    6. Suku bunga pinjaman

    7. Nilai angsuran;

    8. Jangka waktu;

    9. Objek jaminan (jika ada);

    10. Rincian biaya terkait;

    11. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

    12. Mekanisme penyelesaian sengketa.

    Jadi tindakan pihak kreditur (pemberi pinjaman) memberikan bunga serta memberlakukan denda atas utang yang sudah jatuh tempo tersebut harus berdasarkan perjanjian yang telah Ibu sepakati sebelumnya;

    Pada dasarnya Ibu sebagai pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika Ibu terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika Ibu masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang, kreditur berhak menggugat Ibu atas dasar wanprestasi (cidera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

    Langkah hukum yang dapat ibu lakukan mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan yaitu sebagai berikut6:

    1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;

    2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

    3. Penataan kembali (restruturing), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    1 Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016

    2 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d PBI 19/2017

    3 Penjelasan Umum POJK 77/2016

    4 Pasal 20 ayat (1) POJK 77/2016

    5 Pasal 20 ayat (2) POJK 77/2016

    6 Hukum Perbankan di Indonesia, Drs. Muhammad Djumha. Hal 553-573

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?