Faksi Septian Mahargita SH

Faksi Septian Mahargita SH

Praktisi Hukum REQnews

  • Kepada Admin Tanya Jawab REQnews.com

    Salam sejahtera,

    Bersama ini saya ingin menanyakan kasus yang saat ini sedang saya hadapi.

    Saya adalah seorang istri lulusan sarjana berusia 33 tahun dengan 1 orang anak, hasil pernikahan kami 5 tahun lalu. Sayang, suami melarang saya bekerja dan hanya fokus mengurus anak di rumah. Selama ini gaji suami saya sangat cukup untuk kebutuhan kami.

    Suami adalah seorang pegawai negeri di kantor Kabupaten. Jabatannya sudah lumayan tinggi dan sangat disegani oleh karyawan lainnya. Sejujurnya saya bangga pada suami saya, walaupun saya tidak pernah diperkenalkan dengan rekan-rekan lainnya.

    Namun, semua berubah sejak suami saya mengenal teman barunya yang bernama Ayu, janda dengan 2 orang anak dan usianya 10 tahun lebih tua dari suami saya. Hidup kami kini seperti dalam sekam!

    Suami tak lagi ramah kepada saya, bicaranya ketus bahkan akhir-akhir ini dia sudah berani membandingkan saya dengan Ayu. Suasana damai sudah tidak menghiasi rumah kami lagi. Ketegangan dan emosi sepertinya telah mengisi setiap relung hati suami saya. Kesalahan sedikit saja bisa berbuntut panjang dan akhirnya dia memiliki alasan untuk pergi walaupun tetap akan kembali lagi.

    Saya menduga hubungan suami dengan Ayu sudah sangat dekat bahkan lebih dari sekadar rekan kerja. Karena beberapa tetangga pernah memergoki mereka berduaan. Suami saya semakin jarang menyentuh saya, apalagi bermain dengan anak kami. Yang dilakukannya di rumah hanya sibuk memegang handphone-nya saja.

    Saya bingung, apalagi saya tidak menikah secara resmi. Kami memang hanya menikah secara siri di kampung saya. Dulu suami berjanji akan segera mengurus administrasinya saat ia menjadi pegawai tetap (saat kami menikah, suami belum menjadi pegawai tetap dan memang tidak boleh menikah dulu sebelum menjadi pegawai tetap).

    Kini saya khwatir dengan masa depan anak semata wayang saya. Akankah dia bisa mendapat tunjangan hidup dari Ayahnya?

    Apa yang harus saya lakukan? Perlukah saya ke Pengadilan Agama? Apakah mengajukan perceraian harus menggunakan jasa pengacara atau bisa saya sendiri yang mengurusnya?

     

    Mohon bantuannya Admin. Terima kasih.

     

    Solo, 12 Maret 2020

    Ny. Sutanti

  • Dear Ny. Sutanti

    Kami turut berempati atas permasalahan dalam rumah tangga ibu. Untuk menjawab pertanyaan ibu, kami akan membahas terlebih dahulu istilah perkawinan, serta kedudukan anak terhadap pekawinan sirri.

    Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/ berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri yang belum dicatatkan secara sipil belum diakui oleh negara.

    Namun mengenai kedudukan anak Ibu dalam hal ini, sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada tahun 2012 mengenai kedudukan hukum anak luar nikah (anak yang lahir tidak dalam masa perkawinan yang tercatat secara sipil dan/ atau secara agama), suami Ibu tetap berkewajiban untuk menfakahi anak Ibu dan anak Ibu tetap berhak atas warisan dari suami Ibu suatu saat ini selayaknya anak yang lahir dalam perkawinan yang tercatat dan diakui oleh negara. Mengapa demikian ? karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 menegaskan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dengan menghidupkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun perlu dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak menyebut akta kelahiran dari anak tersebut, sehingga dalam proses administrasi akta kelahiran anak akan hanya tercatat nama ibu kandungnya. Memang diperlukan pengakuan dari ayah biologis dari anak bahwa anak tersebut adalah anak luar kawinnya. Namun apabila suatu ketika terjadi pertentangan atas status hukum anak Ibu, maka apabila dibuktika berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekonologi (test DNA) kedudukan hukum anak Ibu tidak akan terbantahkan dengan ayah biologisnya.

    Mengenai perceraian untuk perkawinan siri, apabila Ibu beragama Islam, maka perceraian dalam perkawinan (tercatat atau tidak tercatat) baru terjadi apabila suami mengucapkan talak dan menyatakan mengakhiri perkawinan. Jika dalam perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka pengucapan talak tersebut harus dimohonkan/digugat oleh suami/ istri pada Pengadilan Agama melalui persidangan, namun jika perkawinan tersebut tidak dicatat (tidak ada buku nikah) dan suami enggan mengucap talak, maka jalan keluarnya adalah pengajuan itsbat nikah (penetapan perkawinan) oleh sang istri ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah perkawinan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama (Itsbat Nikah), barulah Ibu dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama di wilayah KTP Ibu dan melalui persidangan kemudian pengadilan Agama setempat akan memberikan Ibu akta cerai sebagai bentuk telah putusnya perkawinan karena putusan hakim.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?