Faksi Septian Mahargita SH

Faksi Septian Mahargita SH

Praktisi Hukum REQnews

  • Salam sejahtera untuk Para Pengacara REQnews.com

    Perkenalkan nama saya Fuad, seorang Content Writer di Jakarta.

    Sejak 5 tahun yang lalu saya sudah membayar DP rumah mungil di seputaran Jabodetabek.

    Saya ingin memberikan rumah mungil untuk keluarga kecil saya.

    Seteleh membayar uang muka, saya minta pihak developer segera membantu agar saya bisa

    mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sayang, ternyata prosesnya tidak semudah yang saya bayangkan.

    Sudah hampir tiga kali saya mau tanda tangan akad kredit, namun gagal.

    Karena profesi saya yang Content Writer independen membuat segalanya menjadi sulit.

    Terus terang saya sendiri tidak tahu secara pasti hal apa saja yang memberatkan sehingga

    permohonan KPR saya ditolak. Padahal rekening saya di beberapa bank sangat cukup untuk

    membayar cicilannya.

    Para Pengacara yang saya hormati,

    Beberapa waktu belakangan saya terpikir untuk meminta uang DP rumah saya kembali dan

    membatalkan niat saya membeli rumah pada developer tersebut.

    Apalagi ternyata beberapa pemberitaan media sempat menyebutkan bahwa ada

    permasalahan antara developer tersebut dengan para pemilik tanah yang dulu mereka beli.

    Setelah berkali-kali menyatakan bahwa saya membatalkan niat untuk membeli, pihak

    developer menjadi sangat manis pada saya. Padahal sebelumnya mereka acuh dan

    membiarkan permasalahan saya mangkrak hingga 5 (lima) tahun!

    Kini mereka membujuk agar saya tetap melanjutkan proses pembelian secara cash lunak

    (kemana aja mereka selama ini!). Tapi bujuk rayu mereka membuat kecurigaan saya bahwa

    pemberitaan media adalah benar adanya!

    Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan bila ternyata mereka tidak dapat

    mengembalikan uang saya? Haruskah selama proses mengajuan pembatalan dan

    permohonan pengembalian uang tersebut saya didampingi seorang pengacara?

    Terima kasih dan tetap sehat selalu!

  • Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami, kami mengasumsikan bahwa Bapak telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Pihak Developer (pengembang) berdasarkan keterangan Bapak yang telah membayar Down Payment (uang muka) atas pembelian rumah antara Bapak dengan developer yang dilakukan 5 (lima) tahun yang lalu.

     

    Peraturan mengenai pedoman PPJB ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (Kemenpera 09/KPTS/M/1995). Namun, berdasarkan keterangan dan alasan dari Bapak untuk membatalkan perjanjian, maka kami tidak melihat adanya dasar hukum yang kuat di dalam Kemenpera 09/KPTS/M/1995 agar Bapak bisa mendapatkan kembali down payment (uang muka) yang telah Bapak bayarkan kepada Developer (pengembang).

     

    Akan tetapi PPJB dapat dibatalkan karena Penjual melakukan wanprestasi, hal tersebut berdasarkan Pedoman Pengikatan Jual Beli Kemenpera 09/KPTS/M/1995. Dalam Pengikatan Jual Beli Rumah, pembeli mempunyai hak untuk menjadi batal apabila terjadi hal-hal:

     

    1. Pihak Penjual tidak dapat menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah beserta hak-hak yang melekat, tepat waktu yang diperjanjikan, dan Pembeli telah selesai kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan tersebut;
    2. Pihak Penjual menyerahkan Tanah dan Bangunan Rumah yang tidak cocok dengan Gambar Denah, dan Spesifikasi Teknis Bangunan yang telah ditetapkan bersama dan menjadi lampiran dalam Pengikatan Jual Beli.

     

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat ketentuan larangan-larangan terhadap Developer antara lain:

    1. Pasal 134: setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
    2. Pasal 137: setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya;
    3. Pasal 138:  Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 45 persyaratan yang dimaksud terdiri dari: a) status pemilikan tanah; b) hal yang diperjanjikan; c) kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; d) ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e) keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    4. Pasal 139: Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman;
    5. Pasal 145 ayat (1): Badan hukum belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman;

     

    Selain larangan terhadap developer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga diatur larangan bagi developer mengenai “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

     

    Berkaitan dengan permasalahan Bapak yang telah kami bahas diatas, langkah awal Bapak dapat menyampaikan keinginan untuk membatalkan Pembelian Rumah dan meminta kembali Uang Muka/ Down Payment yang telah Bapak bayarkan dengan alasan bahwa Developer diduga belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 137 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

     

    Akantetapi apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan sesuai dengan harapan bapak, maka berdasarkan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 anda dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

    1. Bapak selaku konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
    2. Bapak dapat melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa;
    3. Apabila Bapak telah melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan ternyata tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa, maka Bapak dapat melakukan gugatan melalui pengadilan apabila upaya tersebut.
    4. Bapak dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi Bapak, bilamana hal tersebut Bapak perlukan.

     

    Dasar Hukum:

    1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah

     

    Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Apakah Anda memiliki Pertanyaan Hukum?