JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo mengeluarkan wacana soal hukuman mati bagi koruptor. Namun, hal tersebut bisa saja terjadi bila ada kehendak kuat dari masyarakat. Kehendak kuat ini bisa muncul secara natural dari bawah dan juga bisa dikonstruksi oleh para elit, utamanya pemerintah bersama-sama DPR-RI. 

Menurut Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, wacana yang dilontarkan Jokowi ini mengandung dua makna yang berbeda. Pertama, sebagai bentuk kegalauan Presiden terhadap perilaku koruptif para elit yang tak kujung berhenti hingga saat ini. 

&ldquo;Bahkan di kementerian urusan agama pun pernah terjadi perilaku koruptif. Begitu juga dengan yang memanfaatkan pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh Dirut Garuda baru-baru ini,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi, Selasa 10 Desember 2019.

Maka kata Emrus, wacana Presiden ini harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati bagi koruptor adalah sebuah kewajaran dan mendesak diwujudnyatakan. Sebab, realitas menunjukkan bahwa perilaku koruptif di tanah air sudah pada stadium membahayakan keuangan negara dan sekaligus mengancam keberadaan nilai Sila Kelima Pancasila. 

&ldquo;Jadi,&nbsp; jika hukuman mati koruptor sekedar wacana,&nbsp; sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini,&rdquo; ujarnya.

Ia pun menyarankan agar para anggota DPR RI perlu mempertimbangkan pernyataan Jokowi ini dan memasukkan pada revisi RUU Tindak Pidana Korupsi. 

&ldquo;Dibuat saja, misalnya pada RUU tersebut, pasal yang menyebut, Setiap WNI yang melakukan korupsi lebih satu miliyar rupiah, mutlak dieksekusi mati,&rdquo; katanya.

Namun, kata Emrus, jika para anggota DPR tidak menunjukkan kehendak politik yang positif terhadap wacana Presiden ini, maka Presiden bisa saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bahwa hukuman mati koruptor. 

Kedua, wacana hukuman mati koruptor akan dimaknai oleh publik sebagai slogan semata, bila pemerintah tak membuat realisasi. Dengan demikian, dipastikan akan hilang begitu saja, tanpa wujud. Hanya terdengar tanpa realisasi. &ldquo;Sangat disayangkan, jika demikian,&rdquo; ujarnya. (Binsasi)

Jokowi Wacanakan Hukuman Mati bagi Koruptor, Mungkinkah Terealisasi?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi