Tok! MK Kabulkan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, Tapi Ada Syaratnya

Rabu, 11 Desember 2019 – 20:00 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (istimewa)

Gedung Mahkamah Konstitusi (istimewa)

JAKARTA, REQnews – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terkait batas waktu mantan napi termasuk eks koruptor untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pilkada. Putusan tersebut disahkan dalam sidang Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, Rabu, 11 Desember 2019.

Dalam putusan itu, majelis hakim memastikan perubahan dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Revisi pasal itu mendetailkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Selain mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pemilu, mantan napi yang akan maju juga bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Ketiga, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Keempat, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perludem. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini pun mengatakan tetap bersyukur meski jangka waktu yang dikabulkan lebih kecil dari permohonan yang diajukan, yakni 10 tahun.

Selain itu, mereka juga harus jujur dan terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah mantan napi termasuk koruptor. "Tinggal KPU mengatur secara lebih detil," kata Titi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz. Ia mengatakan, meskipun hanya diterima sebagian, ia menilai putusan MK itu merupakan keputusan yang penting. "Menurut saya ini adalah ini adalah putusan landmark decision, keputusan penting tidak hanya bicara soal pemeriksaan korupsi tapi juga bicara demokrasi," katanya. (Binsasi)